JAKARTA – Kontroversi proses pemilihan calon pimpinan KPK masih terus digoreng oleh sejumlah pihak. Sebagai proses check and balance hal itu memang sangat diperlukan.
Kendati demikian, Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia Lukman Hakim menyebut pihak yang menghembuskan itu merasa terganggu kepentinganya, apalagi karena tak lolos seleksi atau karena jagoannya juga ikut tidak lolos.
“Hal itu justru akan menimbulkan kegaduhan. Ini seperti buruk muka cermin dibelah. Emosional tanda merajuk. Perilaku seperti ini tak bagus bagi generasi muda kedepan,” ungkap Lukman Hakim, Selasa (27/8/2019).
Lebih lanjut, Lukman mengingatkan bahwa pansel hanya bekerja sesuai arahan Presiden memilih capim dengan sembilan kriteria hingga terpilih 10 orang. Kemudian diajukan oleh presiden ke DPR untuk proses fit and proper test dan dipilih 5 orang.
“Jangan lupa bangsa ini dibangun diatas dasar musyawarah dan gotong-royong oleh para pendiri bangsa yang saling percaya satu sama lain,” sebut Lukman lagi.
Oleh karena itu, tambah Lukman, sebagai salah satu komponen masyarakat (sipil) dirinya merasa penting untuk terlibat dalam membangun negara yang bersih. Ia percaya bahwa pansel telah dipilih oleh Presiden dengan mempertimbangkan kredibilitas dan profesionalisme.
“Jadi daripada merajuk dan menyerang panitia seleksi, lebih baik memberi masukan terbaik siapapun calon yang terpilih nanti. Jika pilihan akhir dari DPR ternyata tak bisa menjalankan tugas, rame-rame kita protes!,” bebernya.
Menurutnya, memberikan kepercayaan terhadap Presiden untuk memilih calon dengan mempertimbangkan masukan dan track record masing-masing.
Terlepas dari itu dia mengusulkan penguatan KPK dengan memperluas cakupan hingga ke organisasi masyarakat sipil, khusus yang mengelola dana dari APBN dan Lembaga Internasional. Hal ini penting agar dana tersebut benar-benar bermanfaat untuk rakyat.
“Perlu dipertimbangkan pula adanya laporan kekayaan bagi pimpinan organisasi masyarakat sipil,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan