by

Garda Dorong Pemerintah & DPR RI untuk RUU Perubahan UU No.22/2009 tentang LLAJ

-Ekonomi-520 views

JAKARTA – Menjelang periode Pemerintahan dan legistatif DPR RI yang baru, Garda Indonesia intens mendorong Pemerintah agar tetap perhatikan kelangsungan pembentukan regulasi bagi roda dua agar dapat menjadi bagian dari angkutan umum.

“Kami inginkan pada periode Pemerintah dan legistatif DPR RI yang baru nanti, regulasi bagi roda dua menjadi angkutan umum sudah mulai dapat masuk dalam agenda Prolegnas RUU perubahan UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” demikian disampaikan Pembina Umum TEKAB Igun Wicaksana, hari ini.

Menurut Igun, adanya tahapan-tahapan regulasi payung hukum bagi roda dua agar dapat menjadi bagian dari angkutan umum yang terus diperjuangkan oleh Garda, baik pada eksekutif maupun legistatif merupakan tuntutan atas kebutuhan masyarakat mengenai moda transportasi yang efisien dan memiliki fleksibilitas yang tinggi.

“Garda masih terus memperjuangkan regulasi payung hukum bagi roda dua menjadi bagian dari angkutan umum,” kata Igun lagi.

Dijelaskannya, ojek online sebagai moda yang transportasi yang efisien dan fleksibel belum memiliki payung hukum yang kuat saat ini, Kemenhub RI sebagai eksekutif regulator baru dapat menjangkau payung hukum sebatas Permenhub No.12 tahun 2019 mengenai aturan keselamatan roda dua dan Kepmenhub No.KP 348/2019 tentang biaya jasa ojek online.

“Apabila tahun 2019-2020 ini RUU perubahan atas UU No.22/2009 dapat mulai dibahas dalam Prolegnas DPR RI maka Garda siap untuk mendukung dan Garda juga ajukan pada Kemenhub Ditjen Hubdat agar dapat laksanakan FGD ataupun kajian akademik bersama kami maupun praktisi dan professional dalam bidang transportasi,” pungkasnya.

Comment

News Feed