by

Geruduk Kemenkopolhukam, Formasi Jakarta Minta Wiranto Tolak Acara Khilafah di Jakarta & Bogor

-Polhukam-475 views

JAKARTA – Belakangan ini, kemantapan warga negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika terus diganggu oleh sistem khilafah. 

Bahkan, hari-hari belakangan publik digegerkan dengan kemunculan acara bertajuk “Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 Hijriah” namun mendapat penolakan dari sebagian umat Islam baik di Bogor maupun Jakarta.

Kali ini penolakan datang dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Formasi Jakarta yang menyambangi Kemenkopolhukam, Sabtu (17/11/2018).

Mereka mendesak agar Menkopolhukam Wiranto bisa merespons untuk menolak acara syiar dan silaturahim kekhalifahan tersebut.

“Demi menjaga ideologi Pancasila maka kami mendesak agar Menkopolhukam Wiranto bisa menolak acara syiar dan silaturahim kekhilafahan tersebut,” terang Koordinator aksi Daud L saat berorasi.

Lebih lanjut, Daud mensinyalir didalam agenda tersebut mengandung niatan yang tidak baik bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia pun berpesan kepada pihak penyelenggara maupun peserta untuk kembali belajar sejarah bagaimana Indonesia didirikan.

“Acara semacam ini jelas mengancam Pancasila dan UUD 1945. Maka itu, dengan hormat kami mohon agar Bapak Wiranto bisa turun tangan untuk menindaklanjuti berbagai penolakan dari elemen masyarakat,” tuturnya.

Dia pun menegaskan acara bertajuk khilafah tersebut justru memecah belah sesama anak bangsa dan harusnya tidak perlu digelar karena dasar negara Indonesia sudah jelas.

“Kenapa masih meragukan Pancasila. Ini patut dipertanyakan,” sebutnya.

Pihaknya bakal melawan siapa pun yang merongrong Indonesia termasuk kelompok yang getol menyerukan menegakkan khilafah di Indonesia.

“Kami tidak rela jika nantinya NKRI ini hilang apalagi diganti dengan sistem khilafah. Ini jadi bukti bahwa sebagaian rakyat nasionalismenya sudah mati. Mereka lebih tergoda mengikuti ideologi lain yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan jati diri bangsa yang majemuk,” pungkasnya.

Comment

News Feed