Jakarta – Ditengah situasi Indonesia yang sedang berduka akibat terjadinya musibah Gempa bumi dan Tsunami yang telah menelan ribuan korban masyarakat di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan secara reaksioner memberikan pernyataan secara pribadi tetap melanjutkan dan bertanggung jawab atas pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB yang akan di laksanakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018 di Bali.
PMII DKI Jakarta mengajak mahasiswa untuk menyuarakan menolak pertemuan Internasional annual meeting IMF – WB tersebut.
“Bapak Luhut Binsar Panjaitan agar tidak menekan rakyat dalam mengkritisi pertemuan IMF dan WB, stop keberpihakan pemerintah melalui BUMN yang memfasilitasi pertemuan IMF dan WB yang berpihak kepada investasi pemodal,” jelas Ketum PMII DKI Daud Gerung, hari ini.
Menurut dia, pemerintah gagal paham dengan kebutuhan dan kondisi bangsa saat ini. Pemerintah harusnya bersikap tegas dalam menindak Menteri dan kabinet nya yang semena-mena dalam mengambil keputusannya sendiri.
“Kami menuntut pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan kabinet kerja yang tidak sesuai dengan tupoksi dan kredibilitas, dengan mencopot dan menggantikannya,” sebutnya.
Dia pun mengancan jika tuntutan tidak direspons dan segera dilaksanakan oleh Pemerintah maka PMII akan terus melakukan perlawanan dan bakal menggelar aksi besar-besaran di depan Istana Negara.
Dikatakan dia, pembahasan dalam pertemuan ini terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia secara sengaja memfasilitasi kelompok pemodal dalam melakukan penguatan kekuasaan imperialisme.
“Kekuatan-kekuatan modal akan memotret potensi Indonesia sebagai lahan melakukan penguasaan ekonomi,” ucap dia.
Selanjutnya, kata dia, PMII DKI Jakarta menilai bahwa pemerintah sudah saatnya diingatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak sebatas euforia atau bahkan memberikan penguasaan ekonomi bangsa dikuasi pihak lain. Pemerintah harus berfikir secara substansi dan sudah saatnya nasionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kemerdekaan dan kedaulatan sebuah Negara.
“Kepentingan ekonomi yang sesuai dengan visi bangsa Indonesia yang berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Dia menambahkan pertemuan Mega Besar yang menghabiskan anggaran dari APBN sebesar 588 Milyar ini akan di gunakan untuk melayani 19.800 orang tamu dari 189 negara anggota IMF di seluruh dunia. Dalam kegiatan ini, kebijakan pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak relevan dengan prinsip Ekonomi Indonesia.
Ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada annual meeting tersebut diantaranya IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, Word Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya, Pertemuan sector perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference, Konferensi Pers.
Tinggalkan Balasan