JAKARTA — Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai munculnya informasi hoaks dan fitnah yang menyerang Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan upaya untuk mengganggu sekaligus merusak citra institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama apabila informasi tersebut diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.
“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Selasa (6/10/2026).
Menurut Haris, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, menurut dia, kepemimpinan baru tersebut perlu diberikan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.
“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Haris mengatakan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat.
Menurutnya, Polri membutuhkan dukungan publik karena tugas kepolisian tidak dapat dijalankan hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan tugas perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.
Waspadai Penyebaran Hoaks
Di sisi lain, Haris mengingatkan derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital perlu menjadi perhatian serius.
Menurut dia, penyebaran informasi palsu secara masif dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas karena berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi negara.
“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.
Ia menjelaskan, informasi yang salah dan terus diulang dapat memengaruhi persepsi, emosi, keyakinan, serta cara berpikir masyarakat. Dalam kondisi tertentu, informasi yang awalnya tidak benar dapat dianggap sebagai fakta karena disebarkan secara berulang.
“Ketika masyarakat terus dicekoki informasi negatif, fitnah, dan kebohongan yang diproduksi secara berulang, lama-lama muncul distrust. Masyarakat menjadi pesimis terhadap institusi negara, bahkan pesimis terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Inilah yang harus kita waspadai,” ujarnya.
Haris menilai kondisi tersebut dapat memperlebar jarak antara masyarakat dan institusi negara. Namun, ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun institusi negara tetap diperlukan dalam demokrasi.
Menurutnya, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui penyebaran informasi palsu.
“Kita tidak anti kritik. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi,” katanya.
Haris juga mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut memperkuat daya tahan publik terhadap disinformasi.
Menurut dia, upaya melawan hoaks membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, platform digital, media massa hingga organisasi masyarakat.
“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Haris mengajak masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menjalankan amanah sebagai Kapolri sekaligus membuktikan komitmennya dalam memimpin Polri.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Haris.
Tinggalkan Balasan