JAKARTA — PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pergantian Kapolri tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian figur, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan dan reformasi di tubuh Polri.
“PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Menurut Hasto, Polri perlu terus memperkuat netralitas, profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti sejumlah gagasan yang disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR RI. Salah satunya mengenai prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta fenomena *no viral no justice*.
Ia menilai prinsip-prinsip tersebut perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan menjadi bagian dari kultur pelayanan kepada masyarakat.
“Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan *no viral no justice* perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat,” kata Hasto.
Hasto menyebut kepercayaan publik terhadap Polri berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil tanpa membedakan latar belakang maupun status masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar agenda reformasi Polri terus dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Suyudi.
Sejumlah hal yang menurut Hasto perlu mendapat perhatian antara lain independensi penyidikan, transparansi penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, serta penguatan akuntabilitas Propam dan pengawasan eksternal.
“Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” tegasnya.
Hasto mengatakan keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak hanya dapat dilihat dari program maupun capaian administratif. Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum juga menjadi hal penting.
“Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum,” ujarnya.
Hasto pun menyampaikan ucapan selamat kepada Suyudi atas amanah baru sebagai Kapolri. Ia berharap pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat profesionalitas Polri, supremasi hukum dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan