Jakarta – Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, memberikan analisis tajam terkait menguatnya gejala militerisme pada pemerintahan Prabowo saat ini, yang menurutnya telah bergerak jauh melampaui batas kewajaran dalam negara demokrasi.
Dalam diskusi publik, Riyadh menjelaskan bahwa tanda-tanda penguatan kembali peran politik militer kini muncul secara terang-terangan. “Kita lihat gejalanya: mulai dari keterlibatan dalam isu tambang, kilang minyak, hingga cara pemerintah merespons demonstrasi besar Agustus lalu. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan: ada proses rekonsolidasi kekuatan militer,” ujarnya.
Ia menyebut proses ini sebagai rekonsolidasi, yaitu upaya menata kembali kekuatan militer yang sebelumnya sudah direformasi pasca 1998. “Dulu, karena tentara berpolitik dan berbisnis, rakyat memaksa lahirnya Reformasi. Dwifungsi ABRI dicabut. Tapi sekarang pola-pola itu seperti dihidupkan lagi,” tegas Riyadh.
Ia menyoroti momen ketika kericuhan demonstrasi 25–29 Agustus terjadi, namun bukan Menko Polhukam yang tampil memberikan keterangan resmi, melainkan Menteri Pertahanan. “Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi selama era reformasi. Biasanya Menko Polhukam yang muncul sebagai otoritas sipil. Tapi sekarang Menhan muncul berdampingan dengan Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Itu sinyal politik yang sangat jelas,” ujarnya.
Riyadh juga menyinggung langkah Menhan yang bertemu para pimpinan partai politik, termasuk PKS. “Itu bentuk permainan politik yang menggunakan institusi militer sebagai modal. Dan itu sangat berbahaya.”
Menurutnya, hal ini bukan hanya mengancam masyarakat sipil, tapi juga berpotensi menjadi bumerang bagi rezim itu sendiri di masa depan. “Kekuasaan itu tidak abadi. Undang-undang ITE aja bisa memakan orang yang menggunakannya. Begitu juga penggunaan TNI secara berlebihan satu saat bisa berbalik menjadi ancaman bagi yang memakainya.”
Riyadh menegaskan bahwa Indonesia punya sejarah yang sangat dekat dengan kejatuhan kekuasaan otoriter. “Siapa yang membayangkan Soeharto akan jatuh tahun 1998? Tidak ada. Tapi ketika rakyat muak, kekuasaan tumbang. Begitu juga sekarang: kalau tekanan semakin kuat, reaksi masyarakat bisa tak terbendung.”
Ia juga menyinggung kasus Prada Lucky yang memperlihatkan bahwa manusia, dalam kondisi ketidakadilan ekstrem, pasti akan melawan. “Ketidakadilan yang dibiarkan sistemik akan memicu perlawanan sosial. Tidak ada kekuasaan yang tahan menghadapi itu.”
Riyadh menutup dengan peringatan keras: “Menguatkan militerisme tidak memberikan manfaat apa pun bagi masa depan bangsa. Tidak ada implikasi positif bagi demokrasi, bagi kemajuan negara, maupun bagi rakyat. Justru memperbesar risiko instabilitas politik di masa depan.”
Narasinya menjadi alarm bagi publik bahwa gejala yang tampak hari ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan tanda-tanda kembalinya pola kekuasaan yang pernah membawa Indonesia ke masa kelam sebelum reformasi.
Tinggalkan Balasan