Pencabutan Hak Politik Dewie Yasin Limpo Ditolak

Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak tuntutan pencabutan hak politik bagi terdakwa anggota Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

“Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum. Maka, pencabutan hak politik sepatutnya untuk ditolak,” demikian disampaikan Anggota Majelis Hakim Tipikor Siti, Senin (13/6/2016).

Sebab, menurut Siti, pencabutan hak politik itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Pencabutan hak politik dinilai tidak perlu, karena terdakwa akan menerima penilaian tersendiri dari masyarakat.

“Pencabutan hak politik diatur dalam UU tersendiri,” terang dia.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tetap menjatuhi vonis enam tahun penjara kepada Dewie Yasin Limpo dan stafnya, Bambang Wahyu Hadi.

Tak hanya hukuman bui, hakim juga mewajibkan keduanya membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan lantaran terbukti menerima suap dari pengusaha.

Keduanya mendapatkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan Dewie bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, beberapa hal yang meringankan yaitu, keduanya belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

JPU KPK menuntut sembilan tahun penjara untuk Dewie dan Bambang. Keduanya didakwa secara bersama-sama menerima suap sebesar 177.700 dolar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Dalam surat dakwaan, Dewie dan Bambang menerima pemberian sebesar 177.700 dolar Singapura dari Kepala Dinas Kabupaten Deiyai Irenius Adi dan pengusaha Setiyadi Jusuf, melalui perantara Rinelda Bandaso. Uang tersebut diberikan agar Dewie membantu mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar untuk proyek pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Keduanya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.