JAKARTA – Keluarga Besar Mahasiswa Maluku Jakarta menggeruduk Gedung KPK untuk mendesak segera menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
“Kami meminta kepada KPK agar segera mengambil alih kasus dugaan korupsi yang telah dilakuan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) M.
Yasin Payapo sekaligus beliau merupakan Ketua DPD Partai Hanura. Diduga terindikasi melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten tersebut,” kata Koordinator Aksi Alone, Selasa (5/6/2018).
Pentingnya KPK mengangkat kasus tersebut lantaran hingga saat ini pihak Polres Seram Bagian Barat (SBB) dinilai kurang serius melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen.
Pemotongan diduga dilakukan terhadap 92 Desa yang ada di Seram Bagian Barat (SBB), oleh Bupati SBB M. Yasin Payapo.
Diduga pemotongan ADD itu pada surat keputusan Bupati, M. Yasin Payapo. SK itu bernomor Kep/412.2-437 tahun 2017. Dan pemotongan ADD itu diduga untuk kepentingan pembiayaan pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi) di kabupaten SBB yang digelar tahun 2017 lalu.
“Pada kesempatan ini kami Keluarga Mahasiswa Maluku Jakarta (KMMJ) meminta agar KPK dengan cepat mengambil ahli kasus dugaan koruosi tersebut. Sehingga masyarakat SBB pada khususnya dapat menikmati pembangunan daerah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat tersebut,” tandasnya.
Untuk itu Keluarga Mahasiswa Maluku Jakarta (KMMJ) melalui kesempatan ini menyampaikan beberapa tuntutan :
1. KPK Segera Melakukan Sprindik Bupati SBB (M. Yasin Payapo)
2. Mendesak KPK Segera Memanggil Paksa Bupati SBB Karena Di Duga Telah Melakukan Pemotongan Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Segera Penjarakan Bupati SBB Karena Menggunakan Jabatan Untuk Memperkaya Diri
Tinggalkan Balasan