Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali didesak untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Seruan desakan pencopotan ini kian hari makin menguat.

Kali ini datang dari pentolan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Habib Novel Bamukmin yang juga ikut mengamininya.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu menilai saat memimpin Korps Adhyaksa, Prasetyo terkesan mempertontankan ketidakadilan dan berpihak kepada penguasa bukan kepada rakyat.

“Prasetyo wajib untuk segera dicopot dari jabatannya,” kata Novel, Senin (12/3/2018).

Mengingat, masih kata Novel, kinerja Jaksa Agung dibawah kepemimpinan M. Prasetyo kurang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Hal itu bahkan ditandai dengan survey terakhir dari lembaga SMRC, Pol Traking dan Indo Barometeer tingkat kepuasaan Publik di sektor hukum hanya diangka 40 %.

“Wajib untuk segera dicopot dari jabatannya sebelum menjadi parah di saat kita sibuk dalam pilkada dan pilpres ini karena Kejaksaan Agung bisa melakukan berpolitik balas dendam dengan mengatas namakan kejaksaan agung,” ujarnya.

Bahkan kinerja Kejaksaan Agung saat rezim ini pun dinilai Novel sebagai kinerja terburuk dalam sejarah Korps Adhyaksa.

“Bisa dikatakan terburuk dalam sejarah di Kejaksaan Agung karena kita lihat ketua dari Kejaksaan Agung adalah petugas partai yang seharusnya tidak dilakukan untuk menjaga netralitas kinerja kejaksaan,” cetusnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa agar Prasetyo dicopot dari jabatannya. Lantaran, kata dia, politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu lebih cenderung politis dalam menangangi perkara kasus hukum. Bahkan, kata Willy, tidak memiliki prestasi, Prasetyo dianggap tidak profesional dalam menangani kasus.

“Blak-blakan aja memang dia tidak ada prestasinya. Penanganan kasus pun cenderung dipolitisasi,” kata Ismail.

Maka itu, dia mendorong agar kursi jabatan Jaksa Agung jangan dari petugas partai namun dari kalangan profesional.

“Kita usulkan pada Presiden Jokowi agar Jaksa Agung segera di copot. Ini bukan solusi bukan sebuah penekanan apalagi tendensi. Solusinya cari pengganti Jaksa Agung dari kalangan profesional,” tambahnya.

Temukan juga kami di Google News.