Jakarta – Kelompok massa tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Bekasi mendesak KPUD Kota Bekasi agar melakukan verifikasi berkas kepada Walikota Bekasi secara transparan.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Bekasi Darma Alwi meminta Ketua Pansus Kota Bekasi segera menelusuri dan mempertimbangkan hasil penyelidikan dan segera memferivikasi ulang bakal calon Walikota dari calon petahana Rahmat Efendi yang akhir-akhir ini diserang dengan kemunculan spanduk provokatif terkait kasus dugaan ijazah palsu.
Kata dia, secara UU No. 7 tahun 2017 dan UU No 6 tahun 2016 tentang Pemilu pasal 45 ayat 1 pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
‘Praktek dilapangan, KPUD kota Bekasi dalam proses pencalonan Walikota tidak profesional, terkesan ada pembiaran. Sehingga kami meminta Mendagri dan Ditjen Otda segera membentuk tim untuk melakukan ferivikasi semua berkas calon,” ungkap Darma Alwi, hari ini.
Lebih lanjut, Darma Alwi mengecam maraknya praktek ijazah palsu yang membuat wajah demokrasi menjadi carut marut, dan dianggap merugikan nrgara dan rakyatnya.
“Calon pemimpin daerah harus berperilaku jujur dan terbuka atas kemampuan dan kualitas nya. Rakyat jangan suguhi kebohongan,” kata dia.
Dia pun menghimbau kepada publik Bekasi untuk mewaspadai praktek kecurangan para calon pemimpinnya. Apalagi, kata dia, sudah viral akhir-akhirnya mencuat isu dugaan pemalsuan ijazah.
“Kemanakah peran KPU dan KPUD dalam penyeleksian para calon pemimpin daerah,” tanya dia.
Masih kata Alwi, KPUD dan KPU terkesan dalam melaksanakan penyeleksian para calon pemimpin daerah dinilai terburu-buru. “Ibarat kata ‘Selesai Tidak Selesai Semua Harus Di kumpulkan’,” ujarnya.
Lebih jauh, Alwi mengingatkan menjadi kesalahan fatal jika benar pemimpin yang dipercaya dan terpilih tersebut kembali diterpa isu kasus dugaan ijazah palsu.
“Mau dibawa kemana rakyat Bekasi jika ada pemimpin yang berperilaku demikian. KPUD Kota Bekasi harus transparan, adil dam bertindak tegas. Pilkada harus netral tidak boleh ada yang memihak salah satu paslon, kami minta ada transparansi,” jelasnya.
Alwi menambahkan pihaknya rencana Jumat besok akan menggelar aksi Jumat keramat di Bareskrim Mabes Polri, KPK dan KPU RI untuk menuntut penyelesaian terkait dugaan kasus tersebut.
“Iya besok, kami akan gelar aksi Jumat keramat di Mabes Polri, KPK dan KPU RI,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan