Jakarta – Kelompok massa tergabung dalam Jaringan Aksi Aktivis Anti Korupsi (J3AK) akan terus berupaya membongkar praktek dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

“Dalam waktu dekat ini, kami dari J3AK akan melakukan aksi ke Kantor Kementerian Perhubungan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif J3AK, M Tasrif Tuasamu, Kamis (26/5/2016).

Skandal kasus yang disoroti oleh J3AK itu adalah di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. Seperti yang terjadi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah dengan total anggaran sebesar Rp. 2, 6 Triliun Tahun 2015 masih ada upaya Pelanggaran/penyimpangan yang berpontesi terjadi Kebocoran Anggaran sehingga merugikan Keuangan Negara guna memperkaya diri sendiri maupun golongan.

Dijelaskan dia, dalam Rencana Umum Pengadaan yang di kutip dari www.sirup.lkpp.go.id/sirup Kementerian Perhubungan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, terdapat beberapa mata kegiatan yang sama dengan Sumber dana yang sama namun berbeda nomer Rekening, di antaranya sebegai berikut :

1. Pembangunan Tubuh Baan KA Km 353 + 300 – Km 354 + 000 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 8.197.102.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.367321.51.03.07.1968.001.003.534111) No. 5
Sama pada No. 12 Pembangunan Tubuh Baan KA Km 353 + 300 – Km 354 + 000 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 8.197.102.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.146732.15.10.30.7196.800.100.3534111

2. Pembangunan Tubuh Baan KA Km 351 + 100 – Km 351 + 850 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 7.185.510.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.367321.51.03.07.1968.001.003.534111) No. 50
Sama pada No. 93 Pembangunan Tubuh Baan KA Km 351 + 300 – Km 351 + 850 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 7.185.510.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.146732.15.10.30.7196.800.100.3534111 No.93

3. Pembangunan Tubuh Baan KA Km 352 + 600 – Km 353 + 300 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 8.691.188.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.367321.51.03.07.1968.001.003.534111) No. 82
Sama pada No. 94 Pembangunan Tubuh Baan KA Km 352 + 600 – Km 353 + 300 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 8.691.188.000,00.. Sumber Dana APBN (022.08.146732.15.10.30.7196.800.100.3534111

4. Pembangunan Tubuh Baan KA Km 351 + 850 – Km 352 + 600 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 7.716.204.000,00. Sumber Dana APBN (022.08.367321.51.03.07.1968.001.003.534111) No. 74
Sama pada No. 96 Pembangunan Tubuh Baan KA Km 351 + 850 – Km 352 + 600 Antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp pagu Rp. 7.716.204.000,00 Sumber Dana APBN (022.08.146732.15.10.30.7196.800.100.3534111.
Sehingga temuan dari J3AK ada temuan total double anggaran tersebut sebesar Rp. 31.790.004.000,00.

“Hal tersebut jelas membuktikan adanya upaya kebocoran uang negara yang di lakukan Balai Teknik Perekeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah,” beber Tasrif.

Sementara Pokja Konsultasi Kegiatan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah telah melakukan lelang khususnya kegiatan Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km.350 + 400 hingga Km. 354 + 000 untuk Purwokerto – Notog dengan total panjang 3,6 Km’sp

A. Kode Paket PK.15-1 Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 350 + 400 hingga Km. 351 + 100 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 9.955.012.000,00.

B. Kode Paket PK.15-2 Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 351 + 100 hingga Km. 351 + 850 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 750 M’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 7.137.889.000,00.

C. Kode Paket PK.15-3 Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 351 + 850 hingga Km. 352 + 600 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 750 M’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 7.685.502.000,00.

D. Kode Paket PK.15-4 Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 352 + 600 hingga Km. 353 + 300 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 8.665.744.000,00.

E. Kode Paket PK.15-5 Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 353 + 300 hingga Km. 354 + 000 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 700 M’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 8.120.009.000,00
Total HPS sebesar Rp. 41.564.156.000,00. Pembangunan Jalur Purwokerto – Notog dengan Panjang 3,60 Km’sp

F. Supervisi Pembangunan Tubuh Baan Jalur KA Km. 350 + 400 hingga Km. 354 + 000 antara Purwokerto – Notog Sepanjang 3,60 KM’sp dengan nilai HPS sebesar Rp. 821.043.000,00
Total Pagu TA 2015 Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapia Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah Sebesar Rp. 2.600.000.000.000,00. (2,6 Triliun).

Kata Tasrif, hal terebut membuktikan adanya upaya terjadi nya kebocoran anggaran keuangan negara dengan banyaknya di temukan Doube Anggaran. Dalam Penyusunan Anggaran Belanja PPK Perencanaan banyak melakukan Copy Paste dengan hanya merubah sebagian dari mata anggaran. Dugaan Rencana Belanja Umum/Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungann Ditjen Perkeretaapian pun hanya di susun secara asal-asalan tanpa melihat kebutuhan dan survai di lapangan.

Perlu di ketahui Audit BPK RI Tahun 2014 menemukan bahwa Hasil pekerjaan jasa konsultansi teknik di Kementerian Perhubungan pada Proyek Pembangunan Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Gambar desain pekerjaan dan engineer’s estimate tidak memberikan informasi yang detail dan akurat tentang volume pekerjaan serta perbedaan kondisi eksisting antara gambar desain dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, unsur pembentuk harga dalam engineer’s estimate tersebut tidak didukung oleh referensi harga dan kertas kerja yang memadai. Hal ini mengakibatkan Pemborosan Uang Negara senilai JPY260,63 juta dan Rp.5,33 miliar atau total senilai Rp32,50 miliar.

“Saat ini, kami dari J3AK sedang mempersiapkan laporan yang akan kami sampaikan ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan juga kami akan sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk menindak lanjuti hasil temuan J3AK ini,” cetusnya.

Pihaknya menduga kuat ada permainan kotor dari pihak di Internal Ditjen Perkeretaapian, KPA dan PPK Proyek, Panitia Lelang, Kepala Balai dan Satker terkait, dan juga rekanan pemenang dan pengawas pemenang proyek.
Oleh karenanya, J3AK mendesak kepada Menteri Perhubungan agar mengevaluasi kinerja dari Dirjen Kereta Api Hermanto Dwiatmoko.

“J3AK mendesak KPK agar sesegera mungkin memeriksa Dirjen Kereta Api Hermanto Dwiatmoko,” tukas Tasrif.

Temukan juga kami di Google News.
Redaktur
Penulis