FNI Tegaskan Aksi Damai Nelayan 117 Bukan Bayaran Cukong, Murni Suara Nelayan !!

Jakarta – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa selaku koordinator lapangan aksi damai nelayan 117 didepan Istana Negara kemaren mengaku bersyukur hajatnya berjalan lancar tertib dan damai.

Aksi yang dikemas dengan tema “SELAMATKAN PERIKANAN INDONESIA” ini tentu memiliki latar belakang munculnya yang sangat kompleks sekali.

“Dari kajian, diskusi, FGD, hingga demonstrasi untuk merespon kondisi perikanan Indonesia yang menurut kami sudah ambruk dan tak lagi menyumbangkan devisa negara,” ungkap Rusdianto, hari ini.

Menurutnya, salah satu cara respon nelayan terhadap berbagai peraturan menteri Susi Pudjiastuti yang berdampak pada nelayan diberbagai daerah adalah memilih demonstrasi sebagai cara efektif untuk menyampaikan aspirasi. Setelah berbagai upaya dialog dan diskusi tidak diterima oleh Susi Pudjiastuti.

“Aksi demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu yang dihambat penjualannya, industri perikanan kolaps karena tiadanya pasokan bahan baku ikan dan masih maraknya peredaran kapal asing ilegal di laut Indonesia yang dibantu dengan publikasi data VMS kepada LSM USA,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut dia, Susi Pudjiastuti diduga terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal, dan gagalnya pengadaan alat tangkap.

“Bukankah semua kegagalan itu menjadi bagian dari kartel asing? Mengapa harus mengatakan nelayan dibiayai oleh kartel asing. Mulai dari impor garam kerjasama dengan asing, Kapal fiber kerjasama asing, konservasi laut pesisir juga kerjasama asing. Justru Susi Pudjiastuti ingin cuci tangan melalui Lembaga Badan Intelijent Negara (BIN), naif sekali,” ujarnya.

Dia pun meminta agar tudingan itu bisa dibuktikan kalau nelayan kerjasama dengan kartel asing. “Dimana korelasinya? Apakah Budi Gunawan sebagai kepala BIN, sudahkah investigasi lebih jauh pada daerah terdampak peraturan Susi Pudjiastuti?. Saya kira jawabannya belum karena nelayan tak pernah merasa mengundang Budi Gunawan untuk berdialog,” jelasnya.

Lalu, kata dia, dari mana Budi Gunawan mendapat informasi tentang demo nelayan yang menggoyang Susi Pudjiastuti dibiayai Kartel. “Wallahualam Bissawab… Allah Maha Tahu. Serahkan saja, Insya Allah ada hikmahnya,” sebutnya.

Peristiwa statemen Budi Gunawan yang salah kemudian menjadi berita viral dan konsumsi seluruh rakyat Indonesia sebagai common enemy. “Bagi nelayan, statement itu sangat menyakitkan,” kata dia.

Sehingga mendapat respon negatif dari masyarakat Indonesia soal demo damai nelayan 117 kemaren. Justru Budi Gunawan sebagai pejabat negara harus hati-hati dalam penyampaian informasi tersebut.

“Saya kira sudah layak juga Susi Pudjiastuti di singkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan dan merugikan keuangan negara,” terang dia.

Dia melanjutkan kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku yang menindas nelayan. Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan.

UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang didalamnya ada nelayan harus di beri ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri memerasnya.

Selama 3 tahun ini perjuangan nelayan belum mendapat solusi yang menjamin keamanan dan kelancaran usaha perikanan. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membiarkan menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang buatnya.

“Menjadi menteri selalu monolog, tak pernah mau berdialog dan musyawarah mufakat dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya yang ugal-ugalan,” terangnya.

Masih kata Rusdianto, masyarakat nelayan Indonesia bergerak dalam tema “Selamatkan Perikanan Indonesia” secara ikhlas, rela hati, dan gotong royong dalam pendanaan untuk ikut demonstrasi damai 117 itu.

“Jadi apa yang menjadi komentar Budi Gunawan sebagai kepala BIN tidak dapat dibenarkan. Tetapi setelah kawan-kawan Pasyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menemuinya dan menjelaskan duduk masalah, ternyata jawabannya bersifat antisipati. Namun, statemennya justifikasi nelayan bagian dari kartel, sungguh luar biasa. Murni nelayan demonstrasi pada 11 Juli 2017 merupakan komitmen nelayan terhadap pemerintahan Jokowi – JK untuk terus mendukung,” bebernya.

Dia memastikan aksi itu murni persoalan nelayan, hanya bermasalah pada Susi Pudjiastuti, bukan bermasalah pada Presiden Jokowi. Karena Susi Pudjiastuti telah melanggar berbagai UU dalam pembuatan peraturan menteri.

“Alhamdulillah, Budi Gunawan sebagai kepala BIN melalui perwakilannya Deputi VI bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan sudah mengklarifikasi bahwa nelayan dipastikan tidak dalam keadaan di bekingi cukong atau pengusaha hitam,” tandasnya.

Namun, tambah dia, perlu ketahui bahwa tuduhan Susi Pudjiastuti atas kami yang advokasi nelayan berisi fitnah-fitnah yang sangat keji dan tak punya hati nurani.