Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengelolaan sektor keamanan agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara TNI dan Polri.
Menurut Bambang, TNI dan Polri harus kembali pada jati diri serta fungsi utama masing-masing sebagaimana yang telah diamanatkan dalam reformasi sektor keamanan.
“TNI dan Polri harus kembali ke jati dirinya. Mereka harus mengembangkan organisasinya secara profesional, bukan diarahkan ke organisasi atau tugas-tugas lainnya. Penugasan di luar instansi ini jauh dari harapan,” ujar Bambang.
Ia menilai upaya menjaga profesionalisme institusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus diperjuangkan oleh para pemimpin TNI dan Polri sendiri.
“Harusnya ini diperjuangkan oleh pemimpin TNI dan Polri. Kalau hanya mengekor pemegang kekuasaan saja, ini berisiko bagi TNI dan Polri sendiri,” katanya.
Bambang mengingatkan bahwa semangat reformasi 1998 lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan mendasar dalam hubungan antara militer, kepolisian, dan kehidupan sipil.
“Kita tahu pada 1998 masyarakat mendorong pencabutan dwifungsi ABRI dan mendorong TNI-Polri kembali ke barak untuk lebih profesional. Itu yang seharusnya dipenuhi sebagai harapan masyarakat, bukan hanya memenuhi harapan pemegang kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Bambang, kepentingan institusi TNI dan Polri harus dipandang dalam perspektif jangka panjang dan tidak semata-mata mengikuti kepentingan politik pemerintahan yang sedang berkuasa.
“Kepentingan TNI dan Polri ini bukan hanya sebatas kepemimpinan presiden saat ini, melainkan untuk kepentingan institusi ke depan,” tegasnya.
Ia menilai penguatan profesionalisme dan fokus pada tugas pokok masing-masing merupakan langkah penting agar TNI dan Polri tetap memiliki legitimasi serta kepercayaan publik dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan