Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyebut kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menjadi sorotan sejak revisi UU KPK.
Kata dia, ada kelompok kriminalisasi yang bergerak dan sudah menjadi rahasia umum ada kelompok yang tidak setuju atas revisi UU KPK saat ini.
Adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyeret nama Kabasarnas, Hari justru mensinyalir ada kecenderungan upaya adu domba antara TNI dengan KPK yang mengganggu harmonisasi. Bahkan, lanjut Hari, ada yang diberitakan telah mundur pasca Kabasarnas ditetapkan tersangka yaitu Brigjen Asep Guntur Rahayu.
“Brigjen Asep yang mengundurkan diri dari jabatan Direktur Penyidikan sekaligus Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK usai polemik. Ada apa…? Jangan cuci tangan dan dapat diduga menjadi “trigger” untuk adu domba TNI dan KPK,” tambahnya.
Hari juga membongkar adanya by desain dibalik OTT KPK tersebut, dan ia mempertanyakan ada apa dibalik KPK RI yang tiba-tiba diserang saat menyampaikan permintaan maaf atas penetapan Kabasarnas sebagai tersangka.
“Dan kelompok yang menyerang adalah Kelompok Kriminalisasi KPK (KEKI KPK) yang selama ini sangat subjektif terhadap kinerja KPK saat terutama pasca revisi UU KPK,” paparnya.
Dikatakannya, fenomena Militer Sipil jangan dijadikan polemik publik karena jabatan apapun diberikan atas penilaian kemampuan bukan atas dasar unsur selama memiliki kemampuan dan memenuhi syarat semua bisa diraih.
“Penetapan Kabasarnas sebagai tersangka hanya jembatan agar upaya kriminalisasi terhadap KPK saat ini lebih mudah. Bahkan Kelompok Kriminalisasi KPK (KEKI KPK) sudah sering bermanuver bahkan sampai menyerang pribadi Ketua KPK Firli Bahuri,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan