Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz Humphrey Djemat merasa bingung dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian konflik ditubuh partainya akibat ada campur tangan pemerintah (Menkumham Yasonna Laoly).

“Kami semua bingung, apa Presiden mau mempertaruhkan segalanya untuk Yasonna,” tegas Humphrey, saat diskusi publik bertema ‘Berakhirkah Kisruh Di PPP Pasca SK Muktamar Bandung Di Tetapkan Menkumham ?’ di Cafe Dunkin Donut Jl. HOS Tjokroaminoto Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).

Menurut dia, sistem ketatanegaran bisa rusak akibat kekuasaan Yasonna yang bertindak kesewenang-wenangan. Sebab, kata dia, pengesahan oleh Menteri itu disaat partai berlambang Ka’bah itu sedang mengalami permasalahan internal. Selain itu, tambah Hemrey, dengan alasan agar Partainya bisa mengikuti Pemilu dan demi kebaikan agar bisa mengeluarkan SK itu adalah omong kosong.

“Jadi omong kasong lah untuk perbaikan PPP ini. Pengesahan itu bagi kami adalah semuanya cacat. Harusnya semuanya berjalan sesuai dengan hukum,” terang dia.

Lebih lanjut, Humphrey yang berprovesi advokat itu mensinyalir semua tindakan Yasonna dalam penyelesaian konflik tersebut terlihat ada kepentingan politik.

“Di balik itu ada tujuan politik lain, itu bertentangan dan melawan hukum apa yang dilakukan Menteri ini,” ungkap dia.

Lebih jauh, Humphrey menegaskan problem partai itu adalah bukan antara Djan Faridz dengan Romahurmuziy (Romi) akan tetapi kekuasaan dengan hukum.

“Ini soal kekuasaan yang bermain didalamnya,” tukasnya.

Temukan juga kami di Google News.