Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan GP Anshor menyatakan akan siap membantu pihak Kepolisian untuk memberikan pelayanan pengamanan terkait rencana aksi besar-besaran 4 November 2016 oleh aksi bela Islam II tangkap Ahok dalam dugaan kasus penistaan agama.

“Kita bersama Polisi siap memberikan pelayanan pengamanan. Kami NU, dan GP Anshor nantinya bergabung namun tidak memakai atribut,” ungkap Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Jumat (28/10/2016).

Lebih lanjut, Said Aqil mengemukakan bahwa negara ini adalah negara hukum, jadi serahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat Kepolisian.

“Yang punya hukum itu polisi, jadi kita mendorong dan menghimbau saja. Negara ini negara hukum bukan sak karepe dewe,” cetus Said Aqil.

Dia mengingatkan agar Bareskrim melakukan prosedur hukum yang berlaku, dimana harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah pada seseorang.

“Ada asas praduga tidak bersalah. Jika sudah dipanggil dan diperiksa, lantas dinyatakan tidak bersalah ya dilepas. Jangan main hakim sendiri. Isu bunuh itu tidak layak diucapkan oleh masyarakat yang bermartabat,” terang dia.

Said pun melarang pada aksinya nanti tidak ada satupun atribut NU maupun GP Anshor. Jadi kalau sebagaian pihak itu membawa simbol atau atribut NU maka jelas itu adalah pihak ketiga yang menyusup dan menimbulkan fitnah.

“Tidak menggunakan simbol NU untuk kepentingan politik. Mari membangun masyarakat yang berbudaya,” ucap dia.

Masih kata Said, jika nantinya ada warga NU yang terpaksa ikut maka haruslah menjaga etika. Dia pun membandingkan kegiatan peringatan hari Santri ke 2 di lapangan Monas beberapa hari lalu. Kata dia, ribuan Santri yang hadir di Monas tidak satupun yang melakukan perusakan pohon, tanaman dan rambu-rambu.

“NU tidak ikut-ikutan. Jika terpaksa ikut ya jaga etika. Santri kemarin tidak satupun pohon dan tanaman rusak, serta rambu-rambu tidak rusak,” tandasnya.

Temukan juga kami di Google News.