Tribunrakyat – Polemik penistaan agama yang diduga calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menjadi perhatian publik. Bahkan opini publik dan desakan aksi demonstrasi ribuan massa dilakukan untuk meminta pihak Kepolisian segera memeriksa Ahok.

Berbagai pandangan pro maupun kontra pun dilontarkan guna menyelesaikan masalah itu agar tidak berlarut-larut dan berkepanjangan.

bimoMahasiswa Pasca Sarjana Universitas Moestopo Beragama Bimo berpesan bahwa sebagai warga negara yang patuh hukum dirinya meminta semua kasus yang disebut-sebut menjerat Ahok mulai dari Sumber Waras, lahan Cengkareng, dan reklamasi harus diserahkan kepada penegak hukum untuk menanggani persoalan tersebut.

“Rakyat hanya bisa mendorongnya dan mengkritisinya jika ada hal yang salah. Tapi jangan sampai ada pembonceng /dan menunggangi permasalah yang terjadi berbarengan di isu Pilkada. Sebab itu sangat sulit untuk dipungkiri ya, bisa saja untuk menjegal Ahok,” ungkap Bimo, Minggu (23/10/2016).

Menurut mahasiswa jebolan Unibraw ini, bisa jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu mau memanfaatkan suasana untuk menjegal atau menurunkan elektabilitas Ahok sendiri. Biarkan saja penegak hukum bekerja sesuai porsinya dan independen serta profesional.

“Jangan dipaksa dengan opini publik dan harus menurutinya, nanti malah jadi hasilnya sesat. Kan ada asas praduga tidak bersalah, biarkan juga ada pembelaan dulu. Jangan langsung mengadilinya, ya kalau nanti buktinya sudah menyatakan Ahok bersalah maka wajib diadili, gitu saja kan,” ucap dia.

Kalau soal penistaan agama, Bimo menyarankan untuk melihat secara utuh juga video cuplikan itu. Perlu juga didatangkan ahli linguistik, IT, dan lain sebagainya, bila perlu yang menyebarkan juga diperiksa. Dia yakin agama Islam adalah cinta damai, jadi ia berharap jangan sampai ada pihak yang mencoba memplentirnya dengan penggalan video yang disebar sehingga timbul fitnah.

“Kalau rakyat misi utamanya ya NKRI. Jangan sampai gara-gara Ahok ini Nasrani, lantas umat muslim tidak sependapat dengan menghujat dia habis-habisan. Lantas buat apa Pancasila,” bebernya.

Isu SARA Sengaja Dihembuskan

friskoIsu keterlibatan Ahok dalam berbagai kasus hukum dan perilakunya yang dipandang tempramental, menunjukan Ahok adalah sosok pribadi yang bersih dan patuh pada aturan hukum serta mempunyai jiwa pengabdian yang besar terhadap negara. Warga Kalibata Frisko mengaku semua kebijakan Ahok itu diambil demi keamanan, kenyaman dan kesejahteraan masyarakat. Frisko mencontohkan dengan memperbanyak jalur hijau untuk mencegah banjir, menutup tempat hiburan yang tidak memiliki izin, memperbanyak unit busway dan memperlakukan aturan plat genap-ganjil untuk mencegah macet.

“Manfaat dan faedahnya cukup jelas kan, buat semua masyarakat,” ungkap Frisko.

Sementara, kata dia, isu-isu yang berhembus negatif terhadap Ahok karena kerja kerasnya dalam menertiban birokrasi di DKI, Frisko mensinyalir ada ketidakpuasan para elit yang terbiasa sewena-wena untuk menjalankan usaha ataupun kepentingan lainnya. Oleh karenanya, lanjut dia, isu SARA sengaja dihembuskan karena sangat efektif.

“Isu SARA mengenai Ahok sebenarnya tidak pastas di Iindonesia karena Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik bukan negara Islam. Jadi sebenarnya isu itu sengaja dihembuskan untuk kepentingan Pilkada DKI 2017. Semua itu hanyalah ketakutan para elit yang terganggu dengan jiwa bersih Ahok untuk membangun DKI yang lebih baik,” paparnya.

Biarkan Aparat Hukum Independen dan Memprosesnya

m-fadlyJika bicara mengenai kasus-kasus Ahok jangan sampai disangkut pautkan dengan urusan politik di Pilkada DKI. Ini harus dipisahkan. Karena efek kepentingan sangat kental jika disangkut paut dengan urusan kasus Ahok.
“Biarkan aparat hukum yang memproses,” pemerhati Pilkada M Fadly.

Fadly menyayangkan sandungan kasus penistaan Al Maidah 51 oleh Ahok berbarengan disaat konstalasi Pilkada DKI memanas. Harusnya kasus ini investigasi, jangan langsung dipenggal, beri rakyat suguhan berita yang bermanfaat.

“Syukur-syukur itu jelas arahnya. Indonesia ini rawan SARA maka itu berkewajiban untuk mengawal Pilkada ini dengan damai dan bermanfaat. Jangan malah media-media yang tidak independen ini justru memperkeruh suasananya,” tandasnya.

Temukan juga kami di Google News.