Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat N Hamka mengingatkan Pilkada yang kini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia pada 2017 nanti harus tetap dilakukan secara damai, khususnya Pilkada DKI Jakarta.
“Pilkada dilakukan secara serentak atau tidak harus tetap dilakukan secara damai,” ungkap Rahmat, Senin (17/10/2016).
Namun, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti pengeluaran biaya politik Pilkada secara serentak yang dinilai lebih mahal hingga mencapai 14,6 Trilliun. Kendati demikian, dia berharap agar Pemilu ini bisa tetap berjalan secara aman dan damai serta berjalan lebih baik dari pelaksanaan pesta demokrasi sebelumnya.
“Pilkada serentak tahun 2017 harus lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya di tahun 2015,” sebutnya.
Rahmat pun kembali mengingatkan dengan berkaca dari berbagai permasalahan yang muncul baik mengenai calon tunggal, petahana dan dukungan parpol maupun perseorangan jangan ada lagi Pilkada yang tertunda seperti tahun 2015.
“Hendaknya tidak ada lagi Pilkada yang tertunda seperti yang terjadi pada 2015 kemarin, agar hal tersebut bisa lebih baik maka regulasinya harus tegas tidak boleh multitafsir,” tukasnya.
Publik Dibingungkan antara Fakta dan Opini
Ketua Barisan Muda (BM-PAN) Ahmad Yohan mengaku saat ini publik tengah dibingungkan denga suguhan fakta dan opini. Ia pun menyentil para pengamat politik agar bisa obyektif dalam memberikan penilaian kepada paslon Gubernur/Wakil Gubernur yang akan bertarung memperebutkan kursi di DKI 1 dan 2.
“Jangan malah menjadi pembungkus bangkai sehingga menjadi barang mewah,” ungkap dia.
Menurut Yohan, hal itu dinilai membahayakan padahal sosok tersebut kurang dikenal dan belum pernah berbuat apa-apa. Dia mengingatkan bahwa Pemilihan umum dan proses demokrasi sangat berpengaruh menuju 5 tahun ke depan. Namun, media saat ini juga memiliki pengaruh untuk mempengaruhi publik untuk memantapkan pilihannya.
“Media punya kendali untuk mempengaruhi publik untuk memilih figur idolanya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan