Jakarta – Komite Nasional Garda Nawacita menyoroti kejadian hangat yang berlangsung di republik ini. Hal pertama, adalah untuk kedua kalinya Presiden Jokowi melontarkan kritikan soal waktu bongkar muat di Pelabuhan (Dwelling Time) yang masih terbilang lemot. Pembongkaran itu masih membutuhkan waktu 3,5 hari di Tanjung Priok dan 7 hari di Pelabuhan lain.
“Alhasil, Jokowi pun menginstruksikan dwelling time turun dipercepat menjadi 2 hari untuk meningkatkan daya saing pelabuhan kita,” ungkap Ketua Komite Nasional Garda Nawacita Abdullah Kelrey, Minggu (18/9/2016).
Kejadian berikutnya, lanjut Kelrey, adalah keputusan yang dianggap kontroversial oleh Menko Maritim Luhut B Panjaitan dengan melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta. Kata Kelrey, peristiwa itu kini menjadi polemik yang berujung pada kegaduhan.
“LBP didesak menghentikan seluruh izin proyek penguasaan wilayah pantai oleh swasta dengan dalih reklamasi,” ujar dia.
Selain itu, Kelrey juga membeberkan rencana kontroversi Luhut ketika ingin merubah Perpres 44/2016 agar dapat mengizinkan pihak asing mengelola ikan di Natuna serta rencana pembangunan jalur Tol Laut di sepanjang pesisir yang mengancam ekosistem di pesisir serta dapat merusak karakteristik asli pesisir.
“Ini akan membutuhkan biaya yang luar biasa ketika harus melaksanakan pengerukan pasir laut untuk jalur tersebut,” terang dia.
Masih kata Kelrey, kasus dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar yang hanya bertahan menjabat selama 20 hari saja. Kelrey kembali mensinyalir ada campur tangan Luhut yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM yang menggantikan posisi Arcandra.
Kelrey melanjutkan, bahwa pihak nya menduga guna menutupi kritikan terhadap rencana kebijakan Luhut tersebut yang dibangun oleh berbagai pihak di banyak media massa, maka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman pun lakukan.
“Jadi tidak salah pula, kami menduga penangkapan Irman kemarin adalah operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini sedang mendapat kecaman keras di media, yang bertujuan sebagai pengalihan perhatian publik,” ungkap dia.
Meskipun demikian, Kelrey menyadari bahwa, Irman memang terbukti bersalah dalam dugaan kasus suap Impor Gula. Namun, kata Kelrey, timbul pertanyaan kenapa Irman ditangkap pada saat yang bersamaan dengan kritik tajam terhadap rencana kebijakan Menko Maritim yang belakangan heboh di media massa.
Kelrey mengingatkan sekali lagi bukan soal jumlah duit suap yang diterima oleh Irman karena persoalan tersebut berada dalam wilayah hukum yang saat ini sedang ditangani oleh KPK, melainkan pengaruh pemberitaannya kemudian seperti di skenario untuk menutup persoalan lain yang sedang ramai dibincangkan oleh publik.
Maka itu, Kelrey menghimbau kepada semua elemen masyarakat agar tidak diam mengawasi serta terus mendorong Presiden Jokowi, sehingga pengalihan opini dengan menggunakan OTT Senator asal Sumatera Barat tidak menutupi rencana kebijakan yang dianggap lebih merugikan kepentingan nasional seperti yang akan dilakukan Luhut saat ini.
“NKRI bukan milik pribadi dan kelompok tapi milik rakyat. Maka kepentingan rakyat haruslah didahulukan dan mari bersama-sama kita harus menjaga Nawacita dan Trisakti agar tidak ditunggangi oleh kepentingan orang per orang,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan