KIPP Jakarta Tuding Launching Tahapan Pilkada oleh KPU DKI Cuma Hambur-Hamburkan Anggaran

Jakarta – Pengiat demokrasi tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu Jakarta (KIPP JAKARTA) menilai kegiatan launching tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Pilgub DKI Jakarta) tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta hari ini merupakan kegiatan yang sia-sia dan kurang efektif dalam pelaksanaannya.

“Launching Pilgub DKI Jakarta hari ini tidak efektif dan kami nilai suatu kegiatan yang sia-sia saja. Menjadi pertanyaan untuk kami kenapa launching ini baru dilakukan 2 hari menjelang penetapan bakal pasangan calon?,” demikian disampaikan Direktur Eksekutif KIPP Jakarta Rindang Adrai, saat menghadiri launching tahapan Pilgub DKI Jakarta, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).

Rindang menyesalkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan acara tersebut. Padahal, kata dia, sebetulnya para warga Jakarta itulah yang menjadi target dalam melaksanakan sosisalisasi tersebut. KIPP Jakarta mensinyalir kegiatan itu hanya untuk menghamburkan anggaran saja. Dana sebesar Rp 743.187.555 juta itu dihamburkan hanya untuk acara durasi 4 jam saja.

“Itupun hanya dihadiri oleh mayoritas anggota KPU DKI dan jajaran dibawahnya saja. Sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada warga Jakarta yang hadir pada acara tersebut,” sesalnya.

Lebih lanjut, Rindang juga menyoroti kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih juga disebut-sebut kurang serius pelaksanaannya. Hasil pemantauan KIPP Jakarta di beberapa wilayah DKI Jakarta, sejak dimulainya pendataan dan pencocokan data pemilih yakni pada tanggal 8 September yang lalu, sampai dengan saat ini masih menemukan banyak petugas PPDP yang belum mulai proses coklit ke warga DKI Jakarta.

Maka itu, sambung Rindang, sebagai penyelenggara Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah seharusnya KPU Provinsi DKI Jakarta mengacu pada asas penyelenggara pemilu yakni profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.

“KIPP Jakarta mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta untuk lebih profesional dalam bekerja, dan lebih efisiensi serta mengefektivitaskan anggaran sosialisasi agar lebih tepat sasaran.
Kami juga menghimbau kepada warga DKI Jakarta, untuk bersama-sama untuk mengawal, memantau dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi selama masa tahapan Pilgub DKI Jakarta 2017,” pungkasnya.