Jakarta – Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 kali ini akan ada 44 cabang olah raga yang diperlombakan untuk memperebutan 2.492 medali, dan 756 diantaranya emas. PON akan berlangsung dari 17 s/d 29 September 2016 di Pronvinsi Jawa Barat akan ada 5.533 atlet yang akan berlaga, dan dibantu 4.071 tim pendukung atlet.
Untuk menyukseskan kegiatan acara PON itu, maka alokasi anggaran yang akan dihabiskan sebesar Rp.2.3 Triliun. Namun, Center For Budget Analysis (CBA) menyebut alokasi anggaran sebesar itu dikelola oleh kurang transparan, dan lelang juga penuh keanehan dan kejanggalan. Misalnya saja, ada alokasi anggaran yang disediakan pada tahun 2016, sebesar Rp.274.013.522.926. Tapi alokasi anggaran yang dilelang, melalui sistem elektronik Jawa Barat, hanya sebesar Rp.124.531.187.000.
“Jadi, ada sisa anggaran, yang kemungkinan belum di lelang, atau alokasi anggaran sebesar Rp.149.482.335.926,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Sabtu (17/9/2016).
Menurutnya, alokasi ini kemungkinan tidak lelang lantaran biar Pemda Provinsi biar dicap sebagai Pemda Provinsi yang paling jago tapi tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara. Jadi, kata dia, alokasi anggaran sebesar Rp.149.4 belum dilelang, biar bisa “dimain-mainkan” alias atau potensi kebocoran sangat rawan banget.
“Seharusnya, alokasi ini dilelang agar kebocoran bisa dikendalikan, dan anggaran ini bukan diperuntukan buat pemda Provinsi Jawa barat yang jadi panitia penyelenggara,” tutur dia.
Selanjutnya, sambung Uchok, anggaran yang belum dilelang sebesar Rp.148.4 miliar, dan alokasi yang sudah dilelang sebesar Rp.124.5 miliar. Walaupun ada proyek sebesar Rp.124.531.187.000 untuk tahun 2016 yg dilelang dengan 12 item proyek, bukan tidak ada potensi kebocoran. Tetapi, tetap saja, ditemukan potensi kebocorannya dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.6.698.979.200.
“Hal ini sungguh memilukan sekali, anggaran PON bisa bocor,” sesalnya.
Sedangkan, kata pengamat anggaran dan politik itu, pada tahun 2015, ada proyek PON yang dilelang sekitar 22 item melalui sistem elektronik. Dari 22 item proyek ini, nilai sebesar Rp.31.975.201.800, dan potensi kerugian negara sebesar Rp.434.346.580. Maka itu, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengawasi PON di Bandung, untuk segera memanggil Gubernur Jawa barat, Ahmad Heryawan (Aher) untuk diperiksa lantaran ada potensi kerugian negara.
“KPK jangan lupa untuk panggil juga Menteri pemuda dan olahraga, Imam Nahrawi. Karena di instansi yang dia pimpin ada juga kejanggalan anggaran PON pada saat lelang sebesar Rp.14.9miliar pada tahun 2015. Lelang itu bernama “pengadaan fasilitas peralatan olahraga untuk PON XIX tahun 2016 di bandung”,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan