Stop Campur Tangan Oknum Pemerintah dalam Sinode Godang HKBP

Jakarta – Puluhan massa tergabung dalam Orang Batak Bersatu (Orbatu) berunjuk rasa didepan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Mereka menolak intervensi dan campur tangan pemerintah dalam pemilihan Eporus (Pimpinan) HKBP sedunia yang akan dilaksanakan di Tarutung Medan Sumut.

“Kami Forum Orang Batak Bersatu menolak segala bentuk intervensi dari oknum Pemerintah dalam Sinode Godang HKBP. Gereja HKBP memohon kepada Presiden Jokowi, stop oknum pemerintah dan campur tangan dalam Sinode Godang HKBP, agar tidak terjadi fitnah,” tegas Koordinator aksi Frans Freddy saat berorasi.

Selain berorasi, demonstran juga membentangkan spanduk serta poster bertuliskan “Oknum Stop HKBP Interview Pemerintah, Ingat Tragedi Berdarah 1992 1998 dan Tolak Campur Tangan Pemerintah”.

Frans melanjutkan pihaknya
memohon kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan intervensi dan campur tangan oknum pemerintah atas nama gereja HKBP/ Huria Kristen Batak Protestan. Kata dia, intervensi tersebut terlihat pada acara teristimewa dalam sinode godang pada 13 – 15 September ini di propinsi Sumut. Sinode Godang ini akan memilih Ephorusbaru sebagai pemimpin Gereja HKBP, dipilih melibatkan 1600 – 1800 utusan berasal dari seluruh indonesia dan luar negeri, 1000 utusan sudah kompak menyatakan menolak segala bentuk intervensi campur tangan oknum pemerintah.

“Gereja HKBP pernah mengalami masa tragis pada 1992 – 1998 yang menyebakan puluhan ribu nyawa orang batak, karena rejim orba ingin menjadikan gereja HKPBP dibawah kendali salah satu partai yang berkuasa di rezim Orba. Jemaat Naposo dan pendeta menjadi korban tekanan rezim peradaban orang batak,” tutur Frans.

Kendati demikian, lanjut Frans, menjelang sinode godang mendatang, keresahan datang di kalangan jemaat karena dirasa ada campur tangan oknum pemerintah? Sudah mulai menelepon Bupati, Walikota di Sumetra Utara bahkan Gubernur Provinsi Riau termasuk Dumoli Pardede (oknum OJK) menyiapkan logistik dan pendanaan dari Grup Sinar mas karena permasalahan bisnis Asuransi. Politisi seperti Nusron Wahid mantan Komisi XI.

“Infonya, DPR RI dari fraksi Golkar juga kedapatan kasak-kusuk menjelang Sinode yang dikenal sebagai pemain perpajakan dikalangan korporasi dan pemerintah,” bebernya.

Lebih lanjut, Frans mengemukakan Nusron Wahid tentunya mendapatkan restu dari Ketum Setya Novanto selaku pemegang komandan partai beringin mereka semua dipayungi oleh oknum pemerintah yang bernama Luhut Binsar Panjaitan bersama istrinya dengan tujuan mengendalikan perguruan Nomensen dan yayasan HKBP yang asetnya mencapai Trilyunan.

“Istri oknum pemerintah ini di pecat dari yayasan HKBP,” ucap dia.

Untuk itu, sambung Frans, pihaknya menegaskan menolak segala bentuk intervensi dari oknum pemerintah pada sidang Godang HKBP.

“Tolak segala bentuk intervensi pemerintah,” tandasnya.