Jakarta – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Forum Mahasiswa Maluku Jakarta (FMMJ) tak henti-hentinya berunjuk rasa mendesak kepada para pemimpin partai politik agar mempertimbangkan untuk tidak merekomendasikan kepada petahana atau dinasti.
Kali ini safari roadshow para mahasiswa itu berlabuh di Kantor DPP PBB Jl Raya Pasar Minggu Km 18 Jakarta Selatan, Senin (29/8/2016). Ketum FMMJ Chairullah Talaohu mengingatkan pada pengurus pusat PBB yang sedang melakukan penjaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar untuk menolak calon petahana dan tolak politik dinasti dengan tak memberikan rekomendasi kepada Abua Tuasikal.
“Kami menolak dengan keras pencalonan Abua Tuasikal memantapkan dinastinya kembali,” tegas Chairul.
Chairul menghimbau parpol sebagai wadah penyalur Kepala Daerah bisa melihat rekam jejak dari bakal calon tersebut, sebab parpol adalah jawaban dari aspirasi masyarakat dan agar memberikan pendidkan politik yang harmonis dan demokratis agar menjaga marwah demokrasi berbangsa dan bernegara serta menjaga landasan falsafah Pancasila.
“Pesta Demokrasi adalah ajang transformasi kepemimpinan secara demokratis, oleh karena itu para petinggi- petingi partai politik harus bisa menampung aspirasi masyarakat Maluku Tengah secara imparsial. Sebab tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepimpinan Abua Tuasikal sudah mulai hilang dari tingkat kepercayaan terhadap dinasti hari ini. Kami tidak menginginkan Maluku Tengah kembali seperti halnya 15 tahun yang silam dimana kekuasaan dinasti hampir dikatakan jauh dari rakyatnya,” bebernya.
Lebih lanjut, Chairul membeberkan bahwa kasus di Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin oleh dinasti juga terdapat dugaan permasalahan korupsi, mulai dari kasus pendidikan, hingga minimnya infrastruktur seperti lembaga Perguruan Tinggi masih sedikit di Kabupaten Maluku Tengah. Bahkan, kata dia, lemahnya tenaga guru yang tak berkompeten di bidangnya masing-masing, lantaran masih terdapat guru honorer di 17 Kecamatan Kota dilingkup Malteng yang tak jelas statusnya. Selain itu, kata dia, tingkat kemiskinan yang tinggi sampai berdampak pada pengangguran di usia dini maupun dewasa, sehingga Malteng jauh dari kata sejahtera dan terindikasi menjadi daerah tertingal.
“Padahal Malteng merupakan salah satu Kabupaten yang tertua di wilayah Provinsi Maluku. isu pemekaran pun belum terealisasikan oleh Tuasikal Dinasti, padahal sudah dibahas oleh anggota DPRD Kab Maluku Tengah dam juga konflik yang terjadi belum terselesaikan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan