Jakarta – Puluhan mahasiswa asal Maluku Tengah dari berbagai kampus mengatasnamakan Front Mahasiswa Maluku Tengah Jakarta untuk ketiga kalinya menggelar aksi unjuk rasa menyerukan stop politik dinasti didaerahnya.
Kali ini, demonstran menyambangi Gedung Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta menuntut agar segera mengusut tuntas dilaporkannya Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah, Askam Tuasikal ke Bareskrim terkait dugaan manipulasi dan penyalahgunaan dana tunjangan profesi guru di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2014 senilai Rp.88,3 Miliar.
“Ini adalah momentum tepat untuk mendesak Mabes Polri agar segera secepatnya mengawal kasus yang sebelumnya sudah di limpahkan oleh LSM Pukat Seram, pada Senin 21/9 tahun lalu,” tegas Koordinator aksi Mukmin, Rabu, (24/8/2016).
Mukmin menduga kasus tersebut bermasalah lantaran telah terjadi pengalihan anggaran dari Bank Maluku ke Bank BRI cabang Masohi dan dugaan korupsi lainnya.
“Kami menduga ada penyelewengan di kasus ini. Maka itu, kasus ini harus segera dipercepat penangannya untuk lebih jelas titik terangnya,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam laporannya LSM Pukat Seram mengadukan adanya dugaan penyelewenangan anggaran yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 14,7 miliar. Dalam laporan itu, LSM Pukat Seram membawa serta berbagai dokumen seperti foto copy kwintansi Kliring pada Bank Maluku dan Bendahara Dikpora Maluku Tengah. Laporan Hasil pemeriksaan BPK tahun 2013, daftar penerima tunjangan sertifikasi dan foto kopi surat pengantar pembayaran tunjangan sertifikasi kepada penerima kepada Kepala Kantor BRI Cabang Masohi.
Selain itu, LSM tersebut juga melengkapi laporannya dengan membawa serta fotocopi BA hasil rekonsiliasi anggaran tunjangan profesi guru PNSD Kabupaten Maluku Tengah dan foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 serta foto copy petunjuk teknis penyaluran tunjangan sertifikasi guru PNSD.
Tinggalkan Balasan