Jakarta – Selama satu dekade pemerintahan Maluku Tengah dikuasai oleh satu keluarga hingga terbentuk suatu dinasti politik, bak dinasti Ratu Atut yang kini terjerat skandal korupsi dan menjadi penghuni hotel prodeo.
Menanggapi hal itu, kelompok mahasiswa tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Tengah Jakarta berunjuk rasa di tiga titik aksi diantaranya DPP PDI Perjuangan, PKPI, dan PKB, Senin (22/8/2016).
Mereka mendesak partai politik memberikan rekomendasi kepada siapapun calon kandidat Bupati Maluku Tengah yang berkualitas, namun bukan dari calon incumben alias Dinasti.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia terutama Partai Politik dan khusus nya masyarakat Maluku Tengah untuk katakan tidak pada Dinasti Politik dan korupsi,” tegas Koordinator aksi Chairullah T.
Menurut dia, fungsi pengawasan legislatif menjadi melemah, penunjukan jabatan dan kaderisasi politik didasarkan pada kekerabatan, bukan pada kualitas dan kemampuan. Persoalan ini pun terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
“Jika kita biarkan maka, hal itu menimbulkan kecenderungan koruptif di lingkungan kekuasaan dan ini terjadi pula di Kabupaten bertajuk pamahanunusa,” terang dia.
Chairul melanjutkan agar proses demokrasi pergantian kepemimpinan daerah berkembang, nafsu itu perlu dilawan. Lawame Haulala. Yakni ‘Katakan Tidak Pada Politik Dinasti Maluku Tengah’. Selain itu, kata dia,
Partai Politik diminta harus memberikan rekomendasi Partai kepada Kader Partai atau Non Partai yang betul-betul memiliki komitmen demokrasi dan pembangunan terhadap daerah.
“Partai Politik jangan tergoda dengan politik uang, yang di lakukan selama ini oleh Dinasti politik Maluku Tengah,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan