Jakarta – Ratusan mahasiswa tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Barat mengancam aksi turun di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (22/8/2016). Mereka menyatakan menolak Stevanus Malak untuk maju menjadi Calon Gubernur Papua Barat karena dinilai memiliki rapor merah dalam masa kepemimpinannya.
“Selain Stevanus Malak, kami juga menyerukan agar menolak Irene Manibuy sebagai Wakil Gubernur Papua Barat,” tegas Koordinator aksi Front Mahasiswa Papua Barat Thomas, Sabtu (20/8/2016).
Thomas membeberkan rapor merah Bupati Sorong, Stevanus Malak, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Johny Kamuru terbut. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana bantuan sosial, biaya perjalanan dinas dan markup pegawai siluman di kabupaten tersebut. Thomas pun mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah nama- nama yang seharusnya menerima dana bansos yang tertera pada data Keputusan Bupati Sorong Nomor 446/358/Tahun 2014 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2015 seperti data yang sempat beredar.
“KPK harus menelisik dugaan skandal korupsi ini, dan kami menyerukan kepada masyarakat Papua Barat untuk menolak calon Kepala Daerah tersebut,” terang dia.
Lebih lanjut, Thomas kembali mendorong agar aparat penegak hukum yakni KPK dan Mabes Polri untuk mengungkap kasus yang mengkhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan di wilayahnya. Pihaknya tidak menginginkan jika nantinya dipimpin figur pemimpin daerah yang memiliki catatan hitam.
“Dalam waktu dekat kami juga akan melaporkan dugaan penggelapan dana itu ke KPK, sebab ada aset-aset yang sangat mencurigakan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan