Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru kabinet kerja Jokowi-JK jilid II Eko Putro Sandjojo menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (8/8/2016).
Kedatangan tersebut, dalam rangka berkoordinasi dan Eko meminta masukan pimpinan KPK untuk melakukan pengawasan dana desa tersebut yang digelontorkan tahun ini jumlahnya cukup fantastis yakni Rp 100 Triliun.
“Dana desa ini kan cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi Rp70 triliun, lalu naik Rp100 triliun. Pengawasannya perlu ditekankan,” ungkap Eko.
Menurut dia, besarnya dana yang akan dikucurkan ke setiap desa di seluruh Indonesia bisa membuka celah korupsi sehingga perlu diawasi dengan ketat. Selain itu, Eko juga mengaku melakukan konsolidasi internal.
Eko pun berharap lembaga antirasuah memberi masukan terkait hal-hal yang masih dinilai kurang di Kementeriannya. Selain itu juga, dapat berkerjasama dalam hal pengawasan hingga tingkat daerah.
“Kita kalau diizinkan, minta bantuan juga sama volunteer (KPK) di daerah-daerah. Agar aspirasi daerah terakomodasi,” tuturnya.
Eko menambahkan dalam menjalankan tugas tersebut menjadi penting ada suatu kepercayaan.
“Ini juga trust (kepercayaan) penting, tanpa trust akan susah,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan