Jakarta – Lingkar Madani (LIMA) Indonesia menolak wacana pengucuran dana Rp 1 Triliun untuk partai politik sebagai penekanan korupsi. Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai rencana tersebut tidak adil dengan cara memaksa pemerintah untuk menambah dana bagi parpol.
“Bila uang negara itu untuk parpol, lantas apa untungnya bagi rakyat,” ungkap Ray, Kamis (4/8/2016).
Ray menuding parpol selalu mencalonkan figur yang dianggap tidak pantas menjadi calon Kepala Daerah, bahkan tidak memperlihatkan berpihak pada kepentingan secara umum. Kata Ray, harusnya ada kajian obyektif tetap dalam hal ini.
“Tidak ada jaminan jika anggaran yang dikuculkan ke parpol itu dinaikkan 1 T. Mendingan pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk masyarakat,” terang Ray.
Ray mengingatkan agar persoalan tersebut bisa lebih dikaji lebih dalam terkait berapa anggaran yang dibutuhkan parpol secara kongkrit dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh parpol.
“Penambahan dana parpol maka harus membuka diri ke publik dan mengikuti hukum publik. Di UU 10 tahun 2016 tentang politik di pegang teguh namun jika anggaran dari pemerintah maka hukum dari pemerintah yang berlaku bukan mengikuti hukum struktur parpol,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tahun lalu mengusulkan pemberian subsidi Rp 1 Triliun untuk tiap parpol yang ada per tahun. Tujuannya agar parpol tidak kekurangan dana dan berakhir dengan korupsi.
Tinggalkan Balasan