Jakarta – Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menilai nasib perekonomian Indonesia nyaris seperti telur di ujung tanduk. Ketua Presidium Jari 98 Willy Prakarsa itu memberikan solusi yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya Alm. Ali Sadikin, yakni meresmikan perjudian.
“Langkah Alm. Ali Sadikin ini layak diapresiasi dan ditiru dengan melegalkan perjudian dan ambil pajaknya,” ungkap Willy saat melakukan konsolidasi persiapan deklarasi Komnas Pancasila, Rabu (20/7/2016).
Willy mengatakan meski nantinya kebijakan tersebut dinilai tidak populis dan terbilang sangat berani namun hasilnya pajak yang diambil nantinya pajak yang diambil itu bisa melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya daerah terpencil.
“Idealnya bisa ditempatkan di Kepulauan Seribu. Dibalik itu masih ada mudharatnya terselip nilai maslahat,” tutur dia.
Willy mengungkapkan gebrakan ini cukup berani, inovatif dan bernyali, maka Presiden Joko Widodo harus berani melakukan gebrakan-gebrakan layaknya demikian demi menyelamatkan perekonomian Indonesia.
“Meski itu tak populis dan berpengaruh terhadap citranya, tapi Jokowi harus berani melakukan terobosan itu. Terlepas dari suka atau tidak suka, timbulkan pro atau kontra tetap hal seperti itu masih kategori dinamika demokrasi,” jelas dia.
Willy mengingatkan sepak terjang Bang Ali Sadikin yang menerapkan peribahasa ‘Yang Ikut Silahkan Naik, yang Tak Anut, Silahkan Diam’. Kata dia, dengan nyali Bang Ali itu, ia terbilang berhasil hasil pajak perjudian dan prostitusi nilainya cukup fantastik, dan Jakarta kala itu 80% terbangun infrastrukturnya.
“Saya yakin, rakyat akan mendukung gebrakan konservatif hal seperti ini,” ucapnya.
“Ilustrasinya sederhana, ibarat kita berada didalam hutan untuk bertahan hidup, sudah pasti perlu makan apa saja yang kita temui, terlepas makanan tersebut halal ataukah haram, namanya juga bertahan untuk hidup,” sebut dia.
Willy melanjutkan pihaknya merasa miris dan prihatin dengan kondisi perekonomian saat ini, APBN ludes, pemerintah tidak mampu impor sapi hidup dari negara lain, uang minimalis pemerintah impor daging sapi bekuan yang dijual 80rb/kg. Ia juga menyakini kesungguhan pemerintahan Jokowi sudah maksimal untuk berbuat yang terbaik pada rakyatnya. Yaitu dengan menggolkan UU Tax Amnesty soal pengampunan pajak, agar dapat tumbuh perekonomian di Indonesia yang jelas tujuannya demi kesejahteraan rakyat.
“Langkah inipun konservatif. Rupiah hilang dari peredaran ditanah air, bisa jadi uang tersebut lenyap akibat kalah berjudi di Malaysia atau di Singapura. Lalu uang rupiah para koruptor dimasukin kedalam bunker, agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum, tapi itu baru sebatas asumsi. Jadi yah sudahlah legalkan saja perjudian di Indonesia lalu ambil pajaknya, daripada uang Rupiah kita hilang dinegara lain akibat kalah perjudian,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan