Warga Natuna, Kepulauan Riau, menggelar demonstrasi menolak wilayahnya menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Sementara PDIP minta agar pemerintah pusat melakukan negosiasi dengan Daerah. Namun Panglima TNI tegas akan menjadikan Natuna tempat karantina bagi 250 WNI yang dievakuasi. Saya tidak menyangka bila pada akhirnya soal Viruscorona ini masuk ke ranah politik. Yang menyedihkan bukan politik persatuan dan cinta tetapi polarisasi politik kepentingan, tidak peduli bila karena itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab diabaikan.
Mengapa? bagaimanapun mereka adalah WNI yang dievakuasi atas inisiatif pemerintah. Sebetulnya kalau mereka tetap di China tidak ada masalah. Segala fasilitas disediakan oleh pemerintah China sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada penduduk, termasuk WNA. China sangat serius melindungi setiap penduduk. Tetapi karena faktor politik kita anggap kita lebih baik dalam menjaga keselamatan rakyat kita sendiri. Evakuasi harus dilakukan. Namun setelah dievakuasi, terjadi pertentangan di dalam negeri soal penempatan karantina. Padahal Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Sangat mumpuni untuk karantina.
Apa yang dapat kita cermati dari peristiwa ini? Pertama, Kementrian yang menangani wabah Virus corona tidak satu suara. Menteri kesehatan anggap semua WNI yang di evakuasi sehat. Tidak ada terkena virus corona. Sementara Menlu dan PANGAB, perlu adanya karantina setelah di evakuasi. Ini standar protokol WHO. Kedua, tidak ada kejelasan resmi dari pemerintah tentang resiko penyebaran virus corona. Semua bicara dengan versinya masing masing. Membuat rakyat panik dan irasional.
Ketiga, media massa lebih hebat daripada Menteri komunikasi dan informasi. Sehingga berita media massa bebas menutup mulut menteri Komunikasi. Padahal dalam situasi kritis pemerintah harus tampil menentramkan dengan informasi yang benar. Keempat, akibat polarisasi politik, dan paranoid terhadap China yang sudah berlangsung lama tidak pernah diluruskan, informasi semakin menyesatkan dan masuk ke ranah politik.
Apa dampaknya? Rasa persatuan dan senasip sepenanggungan hilang begitu saja. Penolakan Ketua DPRD Riau dan warga atas 250 WNI yang akan dikarantina di Natuna adalah contoh konkrit bahwa polarisasi politik sudah mengarah ke brutal dan irasional. Menko Polkam, tidak bisa mengarahkan mendagri agar memberikan pengertian kepada Pemda Kep Riau. Pemda Kep Riau pun terjebak dengan politik identitas yang menolak apapun yang berbau China. Entahlah. Bingung saya. Semakin hari semakin menipis rasa persaudaraan sebangsa…

Babo EJB

Temukan juga kami di Google News.