by

Kita Tetap Indonesia !

Kita Tetap Indonesia !

Oleh : Juventus Prima Yoris Kago (Ketua PP PMKRI Periode 2018-2020)

Pemilihan presiden (pilpres) 2019 tidak saja menjadi ajang perebutan kursi nomor satu di Republik Indonesia antara pasangan Joko Widodo-Mar’uf Amin versus Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi juga dikhawatirkan sebagai pertarungan antara dua kekuatan ideologi antara mempertahankan Pancasila melawan kubu yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Negara demokratis berubah menjadi negara teokratis berbasis ajaran Islam. Benarkah?

Indonesia sudah merdeka selama 73 tahun dan kekuatan-kekuatan kelompok ekstremis berbasis agama yang ingin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem khilafah tidak pernah terealisasi. Lantas kenapa sekarang isu tersebut kembali dihembuskan? Saya kira sebagai sebuah isu politik jelang pilpres demi meraih kekuasaan hal itu biasa, toh sejarah sudah membuktikan Indonesia tetap sebagai negara kesatuan dan tidak berubah, namun yang perlu dikhawatirkan adalah dampak pasca pilpres.

Menggunakan isu khilafah berdampak negatif bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena Indonesia bukan negara homogen, melainkan negara heterogen. Indonesia berdiri di atas aneka rupa suku, bangsa, budaya, ras, agama, golongan, bahasa daerah. Para pendiri bangsa sadar akan kenyataan itu dan bersepakat untuk mendirikan suatu negara satu untuk semua dan semua untuk semua yang mengakomodir seluruh kepentingan yang ada. Andaikata pada waktu itu ternyata yang disepakati adalah negara agama, saya yakin Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sekarang ini tidak akan pernah terealisasi karena mendapat penolakan dari banyak daerah.

Jika sekarang ini wacana khilafah ditiupkan sebagai usaha untuk menarik simpati dan suara Muslim, besar kemungkinan akan berhasil sebagai sebuah strategi politik elektoral, namun tidak akan mendapatkan ruang perealisasiannya di tengah heterogenitas keindonesiaan yang ada. Memaksakan hal itu sama halnya dengan kemauan untuk menanam pohon papaya di rawa-rawa, mustahil!

Sekali lagi sebagai sebuah isu politik, hal itu berdampak pada kehancuran bangsa terutama di kalangan akar rumput.
Pilpres hanya salah satu bagian dari cara kita bernegara, cara kita berdemokrasi, jauh di atas segala kepentingan, melestarikan Indonesia adalah segala-galanya. Sekalipun sebagai sebuah wacana untuk mendulang suara, menghembuskan isu bahwa Indonesia akan menjadi negara khilafah adalah suatu sikap politik yang tidak terpuji. Mengapa? Karena hal itu berbuntut pada konflik horizontal antarmasyarakat yang heterogen.

Selama beberapa bulan terakhir kita tidak melihat ada gagasan brilian dari pasangan calon presiden untuk kemajuan Indonesia, kalaupun ada, itu menjadi kabur dengan isu-isu politik yang memecah-belah persatuan bangsa dan menyulut emosi rakyat. Kita tidak menemukan sikap kenegarawanan yang ideal yang sanggup menyajikan gagasan brilian untuk kemajuan Indonesia karena di ruang maya dan nyata tempat kita hidup disesaki dengan isu-isu murahan, hoaks, bahkan wacana Indonesia bubar.

Pilpres 2019 seharusnya menjadi ajang bagi kita untuk mendewasakan demokrasi kita, mendewasakan cara berpikir kita tentang keindonesiaan. Pilpres harusnya menjadi ruang bagi para pemimpin untuk mendidik rakyat, bukan untuk mengadu-domba dan menyulut emosi rakyat agar berkelahi satu dengan yang lainnya. Pilpres bukan sekedar memilih presiden, pilpres adalah ruang untuk mencari pemimpin yang negarawan yang mempunyai visi ideal membawa negara bangsa ini pada cita-cita kesejahteraan bersama (bonum communae).

Tentang sikap kenegarawanan, saya kira para capres bisa belajar dari para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa berpolitik dengan cara yang sangat elegan seraya memberikan edukasi politik kepada rakyat. Mereka berdebat, berbeda pendapat, saling serang argumentasi secara tajam dengan logika yang ketat dan solid, tetapi tidak pernah sekalipun mereka mengumbar hoaks untuk menjatuhkan lawan politiknya. Mereka berbeda secara prinsip, tetapi tidak pernah mengagungkan prinsipnya dan menjelek-jelekan yang lain secara membabi buta.

Perbedaan prinsip di antara mereka hanya terjembatani oleh gagasan rasional bukan yang lain. Kepentingan mereka hanyalah tentang Indonesia, tentang merawat Indonesia, tentang mengupayakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hari-hari ini yang disajikan kepada kita adalah politik emosional, jauh dari kata rasional. Yang rasional justru jadi musuh bagi sebagian politisi, mereka lebih suka mengobok-obok emosi rakyat. Yang rasional jauh dari percakapan para politisi di ruang publik.

Argumentasi rasional dimusuhi karena tidak memberikan keuntungan elektoral. Segala macam perbedaan yang ada dijembatani oleh kepentingan pragmatis, maka lahirlah banyak politisi berwatak oportunis yang banyak di antara mereka berakhir di balik jeruji KPK.

Kita kehilangan negarawan tulen seperti para pendiri bangsa, tetapi surplus para demagog yang meracuni pikiran rakyat dengan hoaks dan pesimisme. Pilpres yang seharusnya menjadi ajang bagi kita untuk melahirkan pikiran-pikiran bermutu untuk memajukan bangsa dan negara justru menjadi batu sandungan bagi kita melangkah maju. Saya kira, apapun pilihan kita di pilpres mendatang, Indonesia Raya tetap menjadi kepentingan kita bersama. Tentang khilafah, sebaik apapun bentuk negara khilafah, hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung pada jari kita ketika kita berada dalam bilik suara dan mencoblos pasangan calon presiden-wakil presiden terbaik untuk Indonesia. Ingat, kita tidak sekedar memilih calon presiden dan wakil presiden, kita sedang berjuang untuk Indonesia seribu tahun lagi.

Apapun wacana politik yang dihembuskan oleh capres-cawapres, ingat, kita tetap Indonesia!

Salam

Comment

News Feed