Jakarta – Ternyata permasalahan salah ketik kepanjangan KPK menjadi Komisi Perlindungan Korupsi tidak hanya dialami oleh pegawai honorer di Kemendagri, namun sejumlah lembaga negara/pemerintahan juga mengalaminya.
Menengok kebelakang, 8 Juli 2015 undangan pelantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang dibuat Kementerian Sekretaris Negara ditulis Badan Intelijen Nasional. Selanjutnya, Setjen DPR salah ketik pangkat Jenderal (TNI) Moeldoko ditulis berpangkat Marsekal. Dan paling fatal di era kabinet kerja Jokowi-JK terjadi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) awal April 2016. Kesalahan itu dari isi surat meminta agar kolega Menteri Yuddy Chrisnandi di Partai Hanura difasilitasi oleh Kemenlu saat berkunjung ke Australia.
Melihat fenomena maladministrasi itu, Pengacara senior Eggi Sudjana menegaskan, bahwa kabinet kerja Jokowi-JK dinilai sangat amatiran dan tidak profesional.
“Beberapa contoh maladministrasi itu, membuktikan kabinet Jokowi sangat amatiran, tidak profesional,” tegas Eggi, Minggu (12/6/2016).
Lebih lanjut, inisiator Organisasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu menyarankan perlu adanya upgrade kabinet kerja dalam hal penataan organisasi Kementeriannya. Selain itu, kata Eggi, pengarahan dari Presiden Jokowi kepada para menterinya tidak hanya dalam rapat rutin kabinet nya melainkan perlu ada gaya blusukan ke antar Kementerian.
“Gaya blusukan ke antar Kementerian oleh Jokowi perlu di lakukan,” ungkap dia.
Bahkan, lanjut Eggi, tidak hanya kesalahan maladministrasi saja yang terjadi tapi perlu ada peningkatan kerja para Menterinya yang banyak tidak berprestasi.
“Perlu juga peningkatan kerja para Menterinya karena banyak yang tidak berprestasi. Padahal sudah berjalan hampir 2 tahun kabinet kerja Jokowi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan