by

Geger di Samarinda, KAMMI Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

-Headline-337 views

Samarinda – PW KAMMI Kaltimtara menggelar aksi unjuk rasa di pusat keramaian Simpang Mall Lembuswana Samarinda menolak keras kenaikan harga BBM dan menuntut pemerintah untuk tidak lagi menaikkan harga BBM jenis apapun.

“Kami menuntut pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM dan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di seluruh Indonesia dan memastikan penyalurannya tepat sasaran melalui regulasi yang berkeadilan,” tegas Ketum PW KAMMI Kaltimtara Muhammad Teguh Satria dalam pesan rilisnya hari ini.

Selain itu, kata Teguh, pihaknya juga menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menaati amanat konstitusi dengan menghadirkan kembali peran negara dalam memberikan upaya perlindungan kepada rakyat Indonesia dari intervensi harga minyak dunia yang berimbas pada tidak stabilnya kondisi ekonomi masyarakat di tengah situasi sulit saat ini.

“Kami juga menuntut Presiden Republik Indonesia untuk hadir di hadapan publik dengan sikap yang jelas dan bertanggungjawab atas segala kebijakan nasional yang diambil terkait perubahan harga BBM, gas LPG dan kebutuhan pokok rakyat lainnya sebagai bukti komitmen pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi rakyat yang tengah terpuruk,” jelasnya.

Kata dia, aksi ini merupakan wujud sikap keberpihakan mahasiswa khususnya PW KAMMI Kaltimtara kepada rakyat dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas segala persoalan di Indonesia.

“Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan wujud ekspresi keprihatinan terhadap kondisi perekonomian Indonesia terutama mengenai kenaikan harga BBM dan LPG yang begitu mencekik masyarakat,” jelasnya.

Aksi ini dilakukan dengan pembacaan poin tuntutan, orasi, dan pembentangan spanduk-spanduk berisikan pesan-pesan pencerdasan .

Pasalnya, mulai hari Minggu 1 Juli 2018, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Revisi harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan per liternya, BBM nonsubsidi yang dimaksud adalah Pertamax naik Rp.800, dan Dexlite naik Rp.1000 Perliternya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, kenaikan Pertamax ini telah dipertimbangkan oleh pemerintah dengan melihat kondisi harga minyak dunia saat ini. Kenaikan harga BBM ini lagi-lagi dilakukan tanpa sosialisasi dan pengumuman resmi dari pemerintah. Padahal BBM merupakan salah satu kebutuhan primer bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Ditambah lagi dengan masih langkanya BBM bersubsidi di berbagai SPBU di area Samarinda bahkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Kaltim dan Kaltara. Hal ini tentunya dapat berimbas pada aktivitas ekonomi berupa produksi dan distribusi yang memerlukan BBM sebagai salah satu unsur utama penunjang aktivitasnya.

Sehingga dengan keputusan ekonomi yang harus segera diambil oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi, tanpa menghabiskan waktu untuk menunggu ketersediaan Premium (BBM Bersubsidi), masyarakat “dipaksa” untuk membeli BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Tentunya hal ini akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok yang tentunya memberatkan masyarakat.

Hal ini ditambah lagi dengan kabar mulai langkanya tabung gas LPG 3 kg. Harga nya pun kini mulai beranjak naik akibat hukum ekonomi, dimana permintaan yang tinggi akibat kelangkaan yang terjadi memaksa harga pun ikut meninggi.

“Justru masyarakat seolah dihibur dengan kembali akan diluncurkannya tabung gas LPG 3 kg yang tidak disubsidi, tentunya dengan harga yang lebih mahal. Lagi-lagi hal ini memberatkan masyarakat yang harus bergantung pada gas LPG sebagai salah satu kebutuhan primernya sehari-hari,” bebernya.

Dia melanjutkan bahwa tindakan pemerintah ini tentu menambah penderitaan rakyat Indonesia, sebab kelangkaan BBM bersubsidi diiringi dengan kenaikan harga BBM non subsidi serta hal yang sama terjadi pada gas LPG 3 kg di beberapa daerah, tentunya akan membuat dampak berantai yaitu harga barang dan jasa akan ikut naik. Sehingga kondisi perekonomian yang masih lesu akan terus berimbas negatif pada kesejahteraan masyarakat di Kaltim-Kaltara.

“Dalih bahwa BBM non subsidi ini dikhususkan untuk orang kaya jadi orang miskin tak perlu khawatir menjadi tidak relevan. Sebab masyarakat tetap membutuhkan bahan bakar tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya. Mereka pun terpaksa harus membeli bahan bakar yang tidak disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang lebih tinggi akibat kelangkaan yang terjadi,” paparnya.

Belum lagi masyarakat yang tidak menyaksikan langsung rasionalisasi dan pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia melalui Presiden RI, yang tengah asyik bersafari meresmikan proyek dan mengabadikan setiap momennya lewat media sosial.

“Absennya pemerintah dalam memberikan keterangan terbuka terkait naiknya harga bahan bakar ini menimbulkan pertanyaan kemana peran negara di tengah kesulitan yang dialami masyarakat saat ini?,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed