by

Kontroversial Sang Pentolan Buruh

Kontroversial Said Iqbal
Jakarta – Aksi kontroversial Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali curi perhatian publik tanah air.

Pendukung Prabowo itu juga kerap bikin geleng-geleng kepala para pengusaha, Kepala Daerah dan juga masyarakat biasa.

Berikut rangkuman sederet aksi kontroversial Said Iqbal yang paling menyita perhatian.

Pertama, besaran gaji Said Iqbal dan petinggi serikat buruh lainnya. Ketua KSPI dan jajarannya pernah disebutkan menerima 40 persen dari seluruh iuran buruh di luar kebutuhan buruh yang hanya 60 persen.

Jika variabelnya adalah jumlah buruh yang berada di bawah naungan KSPI berjumlah 3 juta buruh, iuran per bulan yang harus disetorkan ke serikat adalah 1 persen dari total gaji per bulan, rata-rata pendapatan buruh antara 1 juta hingga 3 juta Rupiah.

Rumusnya : Jumlah iuran (presentase) x Jumlah buruh (Klaim) KSPI x Gaji Buruh = Total Iuran Buruh.
1/100 x 3000000 x 1000000 = 30.000.000.000
1/100 x 3000000 x 2000000 = 60.000.000.000
1/100 x 3000000 x 3000000 = 90.000.000.000
1/100 x 3000000 x 3700000 = 111.000.000.000

Rp 3.700.000 adalah hitung-hitungan yang diperjuangkan oleh KSPI.

40 persen yang diperjuangkan pimpinan serikat buruh ini adalah :

40/100 x Rp 111.000.000.000 = Rp 44.400.000.000 (terbilang Empat puluh empat miliar empat ratus juta rupiah).

Ini adalah hitungan kasar pendapatan 40 persen dari keseluruhan iuran buruh dibawah naungan KSPI.

Bukan uang yang sedikit tentunya, di saat buruh sedang berpanas-panasan, dan berpeluh keringat bekerja, namun ada yang terbalik dibalik dalam kehidupan mereka. Mereka berkantor cukup super mewah. Kantor pusat KSPI saja merupakan gedung mewah yang dianggarkan pembangunannya minimal sebesar 10 miliar Rupiah.

Said Iqbal pernah berseloroh bahwa gaji pokok dia selama menjabat ketua KSPI adalah “hanya” Rp 6 Juta Rupiah (tetapi pasti akan ada tunjangan komunikasi, tunjangan jabatan, tunjangan Moge, Tunjangan rumah, Tunjangan Apartemen, Tunjangan perjalanan, dal tunjangan lain-lainnya).

1 persen yang diambil dari tiap buruh hingga kini tidak ada perincian pemakaian dana. Yang cuma mengetahui cukup pejabat-pejabat KSPI. Sehingga penggunaannya belum jelas diperuntukkan untuk apa.

Kedua, kediaman mantan Caleg PKS yang miliki rumah super mewah itu tak luput dari sorotan publik. Rumah mewah di Jalan Rambutan, Kalisari, Jakarta Timur itu diperkirakan bernilai lebih dari lima miliar.

Pundi-pundi yang dihasilkan pun cukup fantastis apalagi Said Iqbal dituding mengambil keuntungan pribadi dengan menggerakkan massa buruh untuk memberikan dukungannya kembali kepada Prabowo Subianto untuk nyapres 2019.

Mempunyai 2 rumah mewah yang belum jelas sumbernya. Sehingga ada indikasi melakukan korupsi dari 1% buruh yang ditutupi oleh pejabat KSPI atau kah jualan suara manfaatin suara buruh. Nasib benar buruh di KSPI.

Ketiga, sikap plin-plan Said Iqbal yang menilai kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP).

Saat memutuskan UMP, Said Iqbal menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi ketimbang Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

“Ternyata Ahok jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada waktu itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang lebih mengumbar janji,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/11/2017).

Said mengatakan, saat memutuskan UMP DKI 2016, Ahok tidak memakai penghitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Saat itu, Ahok meningkatkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen. Padahal, kalau pakai PP 78, kenaikannya sekitar 10,8 persen.

Ahok, menurut dia, menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3,3 juta. Anies juga menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP 2018 menjadi Rp 3,6 juta, naik sekitar 8,71 persen.

Penetapan UMP, lanjutnya, seharusnya tidak berdasarkan PP No 78, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Jika berdasarkan rumus tersebut, kata dia, UMP layak di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

“Kemudian (Anies-Sandi) berbohong serta mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yang mereka berdua tanda tangani secara resmi dengan para buruh yang bergabung di Koalisi Buruh Jakarta,” ujar Iqbal.

Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat kampanye Pilkada DKI 2017. Dalam kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan agar Anies-Sandi tidak menetapkan UMP dengan dasar PP No 78.

Di sisi lain, Iqbal menyebut Ahok dan Anies sama-sama lebih mementingkan kepentingan pengusaha ketimbang buruh.

Tidak lama kemudian, Said Iqbal kembali soft dan justru menyanjung Sandi sebagai orang pintar dan selalu membantu warga.

“Kita sangat senang beliau hadir, beliau ini orang pinter. Ini orang terkaya di Indonesia jadi kalau bapak ibu mau kasih proposal secepatnya saja,” kata Said Iqbal sembari tertawa di Sekretariat RW 03, Kalisari, Jakarta Timur, Minggu (28/1/2018).

Said juga mendoakan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi menjadi pemimpin yang bersih. Dia ingin segala kebijakan dan program yang dibuat berpihak kepada rakyat.

“Jadi beliau ini orang kaya jadi insyaallah bersama Pak Anies Pak Sandi nggak korupsi jadi bahagiakan warganya majukan kotanya. Orangnya kelihatan senyum tapi senyumnya menghanyutkan,” ujarnya.

Disinilah publik tanah air menilai sikap Said Iqbal plin-plan tidak teguh pendirian. Ada apa kok bisa demikian ???

Keempat, mulai tahun 2014 hingga sekarang Said Iqbal konsisten mendukung Prabowo Subianto yang secara sengaja menjual nama buruh. Dengan imingan jabatan anggota DPR dan kini Menaker. Sehingga, Said Iqbal dianggap memperjuangkan buruh hanya untuk mencari keuntungan sendiri di jalur politik.

Isu Penolakan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA yang akan disuarakan saat peringatan MayDay rawan ditunggangi oleh kepentingan politis. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sendiri akan mengungkapkan dukungannya, namun hal ini jelas ada pesanan dan tunggangan politik kelompok tertentu alias calo politik.

Adanya Perpres No.20 Tahun 2018 tentang TKA tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk kemudahan prosedur dan birokrasi perizinan. Saat ini pemerintah melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) terus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mengawasi TKA.

Penekanan hukum atas penerbitan Perpres No.20 Tahun 2018 adalah upaya pemerintah memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia, tanpa menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perizinan bagi TKA.

Said Iqbal juga banyak melakukan manuver politik dengan menunggangi buruh, bahkan dirinya berani bertemu tokoh-tokoh untuk melakukan bargaining dengan menjual nama buruh. Penulis masih ingat ketika Said Iqbal bargaining sesuatu di gedung City Tower di tahun 2014 sebelum hari May Day, dan kali ini bargaining calon Presiden menjadi ambisi pemilik rumah mewah dari hasil keringat buruh ini.

Said Iqbal menggunakan kekuatan buruh demi kepentingan politis semata, bahkan kisah rumah mewahnya dibilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur juga belum terjawab.

Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal mengambil sikap politik untuk Pemilihan Presiden 2019. Mereka siap mendeklarasikan calon presiden yang dianggap perhatian dengan kesejahteraan buruh.

Namun hal itu perlu diingat saat Said Iqbal memperjuangkan angka kenaikan upah buruh DKI, bohong. Meski sebelumnya kaum buruh juga mendukung calon dari Gerindra pada Pilgub DKI Jakarta dan kemudian merasa kecewa terhadap kebijakan Pemprov DKI terkait kenaikan gaji buruh yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal, justru tidak lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Kondisi ini berpotensi kembali terulang dalam proses Pilpres 2019.

Salah satu yang dijanjikan ialah sebanyak 10 juta suara untuk memenangkan calon presiden yang didukung KSPI.Berapa juta suara yang kami dijanjikan, 5-10 juta suara. Karena anggota KSPI 2.2 juta orang, dikalikan dengan istri dan anak maka punya suara hingga 5 juta. Kenapa sampai 10 juta? Karena kami akan bekerja juga untuk suara- suara di luar buruh KSPI,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, saat konfrensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018.

Konprensi Pers tersebut perlu diingat para buruh untuk lebih bijak dalam menyikapi perjanjian politik antara Ketua KSPI dengan Ketua Umun Partai Gerindra, karena setiap buruh memiliki hak suara yang bebas sesuai dengan suara hatinya. Hal ini sangat penting ditekankan agar suara buruh tidak hanya dimanfaatkan sebagai komoditas politik semata tapi benar-benar didengar dan diperjuangkan.

Janj-janji manis Said Iqbal sendiri masih banyak yang tidak bisa direalisasikan kepada anggotanya, berikut janji manisnya.

“Kemudian tentang transportasi publik murah, perumahan buruh murah setengah harga dari sekarang, dan guru honor diangkat tetap jadi PNS,” kata dia.

Lobby-lobby kepada calon Presiden dan Cawapres oleh Said Iqbal dengan menjual nama buruh ini sangat disayangkan, seharusnya dirinya melakukan transparansi kunjungan-kunjungan pribadi ke tokoh-tokoh yang didatangi kepada buruh. Apakah ada bargaining bayaran, jabatan atau kantong pribadinya. Kalau Said Iqbal tidak transparan para buruh wajib melengserkan Said Iqbal yang patut diduga keras menjual nama buruh hanya untuk kepentingan syahwat politik, uang dan kekuasaan pribadi.

Masihkah kalian (teman-teman buruh) percaya dengan Said Iqbal ??

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed