by

LBH Buton Desak KPK Tunjukkan Taring & Tak Tebang Pilih, Periksa Ali Mazi Sekarang Juga !!

-Polhukam-567 views

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunjukkan taringnya dan tidak tebang pilih dalam mengusut berbagai kasus di tanah air khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pengacara Publik LBH Buton Raya Dedi Feryanto meminta lembaga antirasuah memeriksa mantan Gubernur Sultra periode 2003-2008, H Ali Mazi SH, terkait kasus penertiban izin tambang PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) di Blok Sorawolio yang terletak di kawasan hutan produksi terbatas yang secara geografis berada di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami minta KPK segera turun melakukan upaya hukum dengan memeriksa Ali Mazi atas kasus penerbitan izin tambang PT BIS,” tegas Dedi.

Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema “Jerat Kasus dalam Pusaran Pilkada” yang diinisiasi Center for Indonesian Election (CIE) di Omah Kopi Menteng, Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Lebih lanjut, Dedi mengakui calon kepala daerah yang sedang mengikuti kontestasi Pilkada Sultra 2018 salah satunya Ali Mazi itu memiliki problem dan menyayangkan kepada pihak penyelenggara masih tetap memberikan ruang yang besar maju sebagai calon Kepala Daerah.

“Harusnya calon-calon Kepala Daerah yang maju di Sultra memiliki rekam jejak baik dan bersih mengutamakan kepentingan rakyat,” tuturnya.

Dedi menyayangkan kasus yang pernah dilaporkan ke Polda Sultra dari tahun 2011 itu tidak ada respon hasil update perkembangannya. Kata dia, Polda Sultra hanya satu kali memberikan surat balasan yang berisi pengecekan lapangan pada tanggal 30 September 2011, setelah itu sampai pada tahun 2018 dan lima kali pergantian Kapolda Sultra, laporan terebut tidak ada atensi balasan.

Kata dia, selain Ali Mazi yang terlibat dalam kasus tersebut juga ada nama lainnya yang masuk lingkaran hitam penertiban izin PT BIS di Blok Sorawolio seperti temuan diungkapkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kehutanan dan pertambangan sejak 2007-2012 yang melibatkan pejabat pusat dan daerah, diantaranya Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era rezim SBY.

“Zulkifli Hasan selaku Menteri kehutanan kala itu diduga ikut terlibat. KPK harus panggil Ali Mazi dan Zulkifli Hasan,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed