Aktivis 98 Menolak Capres dari Militer

Jakarta – Jelang Pilpres 2019, Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) bersama para aktivis pergerakan menggelar rapat konsolidasi nasional pertama di Kantor Pusat JARI 98 kawasan BSD Tangerang, Senin (16/4/2018).

Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menyebutkan hasil dari rapat yang dihadiri ratusan aktivis tersebut diantaranya adalah menolak calon Presiden yang berlatarbelakang militer. Mereka juga menegaskan menolak calon presiden berlatar belakang militer berkuasa. Kata dia, pengalaman politik masa lalu menjadi pelajaran penting dan berharga bagi gerakan mahasiswa 98 sehingga tercetuslah reformasi 98

“Kita sepakat para mahasiswa 98 untuk menolak capres berlatar belakang militer berkuasa. Kita tidak ingin lagi kejadian masa lalu terulang kembali dengan cara-cara represif dan militeristik,” sebut dia.

Dia berharap, perhelatan Pilpres 2019 mendatang harus memastikan bahwa presiden Indonesia terpilih ke depan adalah orang yang betul-betul menghormati dan menghargai kebebasan.

“Kami minta Aktivis 98 didorong untuk maju sebagai Capres alternatif dari jalur independen,” tuturnya.

Willy menyakini bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan calon presiden independen itu bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Mereka tidak ingin calon presiden hanya diusung oleh parpol tertentu.

“Kita tidak ingin ada percaturan politik yang monoton dan hanya mempertontonkan Capres 4 L alias Lo Lagi Lo Lagi. Perlu ada terobosan yang jelas, sehingga harus ada aktivis yang perlu kita dorong gunakan jalur Independen,” bebernya.

Lebih jauh, Willy mengatakan pihaknya menghendaki agar unsur Polri bisa masuk di bursa Capres dan Cawapres 2019. Sebab, kata dia, sepanjang sejarah, belum ada calon kandidat berlatarbelakang Polri ikutan bertarung di Pilpres 2019.

“Jika demikian terjadi, maka akan menjadi sejarah baru di Republik Indonesia. Namun demikian, semua kita kembalikan kepada rakyat Indonesia secara bulat dan berdaulat. Karena rakyatlah sesungguhnya pemilik negeri ini bukan klaim milik regenerasi yang pernah menjabat. Indonesia milik kita bersama, jayalah Indonesia ku,” tandasnya.