by

HMI Pustara Kritisi UU MD3 yang Mengebiri Kebebasan Berpendapat

-Polhukam-107 views

Jakarta – Puluhan massa HMI Pustara berunjuk rasa menolak UU MD3 didepan Istana Negara, Senin (26/3/2018).

Ketua Umum HMI Pustara Adim Rajak angkat suara perihal keputusan Parlemen terkait pengesahan UU MD3. Kata dia, menjadi sebuah tuntutan tugas yang harus di jalankan dalam jaminan konstitusi kepada parlemen untuk membahas aturan-aturan hukum suatu negara.

“Termasuk didalamnya adalah juga bentuk mosi tidak percaya masyarakat terhadap produk hukum yang disahkan termasuk produk hukum UU MD3 yang disahkan beberapa waktu lalu,” ucap Adim.

Definisi, kata dia, klausul maupun tafsiran beberapa pasal yang terdapat dalam UU MD3 telah disahkan beberapa waktu lalu sedikit mengebiri kebebasan berpendapat, berbicara dan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan di depan umum mencederai jaminan hak prerogatif warganegara (Masyarakat) untuk menyampaikan pendapatnya tersandera dan di kanalisasi dan penjarakan oleh pengesahan UU MD3.

“Sehingga bagi saya berakibat telah membentuk opini publik untuk mempertanyakan terkait validitas, fakta-fakta riil, objektivitas dan bukti pasal-pasal karet yang ikut disahkan oleh kepentingan kelompok tertentu di parlemen saat ini,” bebernya.

Untuk dapat menangkap anggota parlemen harus izin MKD dan Presiden merupakan imunitas bagi anggota parlemen dan lembaga DPR yang sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan belaka (Machsstaat) yang sedang negara anut saat ini.

“Karena anggota DPR sudah tentu tidak bisa di periksa dalam satu kasus korupsi uang negara atau kasus-kasus lain yang menyeret oknum anggota parlemen tertentu semasa aktif saat ini tidak akan bisa diadili tanpa kemauan prosedur jelas dari MKD dan Presiden,” bebernya.

Masih kata dia, hal ini merupakan pelanggaran terkait penegakan supremasi hukum di negara kesatuan Republik Indonesia untuk ukuran saat ini dan bahkan masa yang akan datang.

“DPR juga semakin heavy saat penambahan kursi pimpinan yang sudah tentu menguras dan semakin membebani APBN padahal hutang negara ini masih banyak yang harus di Lunasi sehingga hutang negara semakin di bebankan pada rakyat,” tuturnya.

Sehingga serapan anggaran untuk infrastruktur pembangunan fisik dan Non fisik pun semakin terbengkalai sehingga negara kemudian semakin mundur ke belakang akibat tidak mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara itu sendiri sehingga berefek negatif pada ambruknya perekonomian nasional.

Masih kata dia, harus juga dilihat bahwa Nasionalisasi aset-aset swasta asing di republik ini lebih penting untuk dibahas dengan di lengkapi dan ikut serta mengesahkan aturan yang bersifat final tentang tata kelola aset nasional agar dijadikan sumber hukum dalam pengambilan keputusan strategis.

“Sehingga anak bangsa sendiri dapat mengelola sumber-sumber pendapatan milik negara otomatis ekonomi kita sudah pasti dapat tertata secara Benar, efesien serta terukur dan profesional. Saya kira ini yang harus didorong,” tukasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed