Jakarta – Ratusan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Dalam aksinya kali ini, mereka meminta agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lengser dari jabatannya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Ahok sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di RS Sumber Waras, reklamasi, dan penyalagunaan diskresi.
“Kami minta agar Ahok turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan KPK segera tangkap Ahok,” teriak Koordinator aksi dari Garda Metal Baris Silitongga saat berorasi.
Lebih lanjut, Baris mengatakan pihaknya menentang keras kebijakan Ahok mengedepankan uang DP dan CSR dari pengusaha dalam membangun Ibukota. Menurut dia, kebijakan tersebut dianggap sangat membahayakan kedaulatan negara dan sistem demokrasi, sehingga negara akhirnya tunduk kepada kepentingan segelintir pemilik modal.
“Kami khawatir kebijakan Ahok ini berdampak pada kaum buruh. Sebab Ahok tunduk pada pemilik modal karena kebijakannya kerap menggunakan dana CSR,” terang dia.
Tak hanya itu, Baris juga mengkritisi kebijakan Ahok lainnya yang getol membuat peraturan Gubernur mengenai larangan melakukan aksi unjuk rasa, kecuali di tiga tempat saja, yakni dalam Monas, Parkir Timur Senayan dan DPR RI. Aksi demokrasi adalah sesuatu yang sangat dibenci pemilik modal, karena menurut mereka akan mengganggu kepentingannya menguasai negara.
“Gara-gara Pergub itu 26 aktivis buruh pun dikriminalisasi. Dan kini terasa sekali semua ini seperti ada pesanan pengusaha hitam kepada Ahok. Semua kebijakan ini adalah barter para pemodal untuk membungkam aksi-aksi damai buruh demi penguasaan modal yang mencengkram negara,” tandasnya.
Dalam aksinya, ratusan buruh KSPI itu juga akan mendatangi Gedung KPK dengan menyampaikan aspirasi yang sama.
Tinggalkan Balasan