UU MD3 Ancaman Demokrasi, DPP IMM Ajak Publik Ajukan Judicial Review

Jakarta – Pengesahan UU MD3 dalam rapat paripurna DPR hari senin/12 februari 2018 dinilai sebuah ancaman bagi demokrasi.

“Apa yang diperjuangkan oleh agenda reformasi berupa demokrasi yang berkeadilan disinyalir akan dikebiri dengan hadirnya UU MD3,” demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Ali Muthohirin, hari ini.

Menurut Ali, beberapa pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan merupakan ancaman bagi arah demokrasi bangsa. Pasal tersebut antara lain Pasal 73 yang mengungkapkan DPR dapat menggunakan Polri untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan penyanderaan terhadap pihak-pihak yang dipanggil oleh DPR. Padahal DPR merupakan lembaga politik, sedangkan polisi lembaga penegak hukum.

“Seharusnya logika yang dibangun adalah hukum yang mengendalikan politik, bukan malah sebaliknya, institusi politik yang mengendalikan institusi hukum,” tuturnya.

Dikatakan dia, hal seperti ini dapat dikritisi karena dapat membahayakan independensi polri sebagai penegak hukum. Selain juga rentan terjadi penyalangunaan kekuasaan oleh para legislator (abuse of power).

Pasal 122 huruf k yang mengatur tugas mahkamah kehormatan dewan (MKD) untuk Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Dengan hadirnya pasal ini, DPP IMM berpandangan DPR merupakan lembaga anti kritik,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dalam regulasi ini, tidak dijabarkan bagaimana batas merendahkan kehormatan anggota maupun kelembagaan DPR.

Selanjutnya adalah Pasal 245 yang mewajibkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Klausul pasal ini tidak mengindahkan perintah MK yang telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR malah mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”,” sebutnya.

Lebih jauh, Ali mengatakan IMM menilai pengesahan UU MD3 merupakan upaya kerjasama kolektif yang sempurna dari politisi senayan untuk melanggengkan syahwat kekuasaan maupun untuk melindungi kolega mereka dari jeratan hukum. Para anggota DPR memagari diri mereka untuk tidak dapat dikritik dari opini publik.

“Tentunya hal ini merupakan ancaman bagi demokrasi yang telah diperjuangkan bersama oleh gerakan reformasi yang dikawal mahasiswa era 1998,” sebutnya.

Oleh karenanya DPP IMM mengajak publik untuk juga melakukan kerjasama kolektif yang sempurna untuk menolak UU MD 3 dengan mengajukan langkah judical review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal kontroversial ini guna menyehatkan kehidupan demokrasi di negara tercinta.