by

KKP Harus Mengeluarkan Regulasi Terkait Keputusan Presiden Soal Cantrang

-Ekonomi-50 views

Jakarta – Setelah sepekan paska keputusan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan nelayan Cantrang dapat melaut secara nasional, hingga hari ini banyak nelayan dari berbagai daerah yang belum berani melaut.

“Sebagian besar nelayan Cantrang hingga hari ini belum berani melaut karena belum ada regulasi atau surat edaran dari pemerintah sebagai pegangan nelayan,” kata Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono, dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Jakarta (25/01/2018).

Lebih lanjut, Riyono menegaskan ANNI mendesak KKP agar mengeluarkan secepatnya regulasi sesuai keputusan presiden yang memperbolehkan nelayan cantrang melaut secara nasional tanpa batas waktu dan tanpa batasan tonase (GT) kapal.

Akibat dari tidak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh KKP sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, ada nelayan yang nekat melaut akhirnya berurusan dengan pihak keamanan.

“Beberapa hari yang lalu, 3 kapal Cantrang milik nelayan Sumenep, Madura ditahan aparat keamanan. Dengan komunikasi intensif akhirnya kapal dilepaskan. Namun dengan kejadian tersebut nelayan diberbagai daerah menjadi panik,” tutur Riyono.

Selain itu pihaknya mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeluarkan regulasi Cantrang paling lambat 10 hari agar tidak muncul keresahan nelayan yang lebih luas.

Riyono menambahkan, saat ini nelayan mengalami kebingungan karena beredar informasi bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memperbolehkan nelayan Cantrang untuk melaut di Pantura Jawa sebagaimana disampaikan oleh Menteri Susi Pudjiastuti beberapa waktu yang lalu.

Dalam konferensi pers ini, Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) juga menghadirkan perwakilan nelayan yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada tanggal 17 Januari 2018, Rasmidjan (Pati), Hadi Santoso (Tegal), Joko Suprihadi (Rembang) dan Kosim (Lampung).

Para perwakilan nelayan yang hadir menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa nelayan Cantrang secara nasional dipersilahkan melaut sebagaimana yang disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan perwakilan nelayan di Kabupaten Tegal sebelumnya.

Perwakilan Nelayan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Susi Pudjiastuti tersebut tidak memiliki dasar, nelayan akan tetap berpegang teguh kepada arahan bapak Presiden bahwa nelayan Cantrang dapat melaut tanpa batasan waktu secara nasional.

Presiden tidak pernah menyebut bahwa nelayan Cantrang hanya boleh melaut di pantura Jawa. Konteks pertemuan tersebut adalah pertemuan dengan nelayan Cantrang secara nasional, karena perwakilan nelayan yang hadir tidak hanya nelayan pantura namun juga ada perwakilan dari Lampung.

Dalam konferensi pers ini, ANNI juga meluruskan berbagai pemberitaan yang menyebutkan bahwa Cantrang adalah Trawls. Menurut ANNI, secara prinsip operasi dan nomenklatur Cantrang berbeda dengan Trawls.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed