by

Komite Mahasiswa Indonesia Paksa Jokowi Stop Impor Beras 500.000 Ton

-Nasional-342 views

JAKARTA – Ketua Umum Komite Mahasiswa Indonesia (KMI) John Fadli mengatakan bahwa langkah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membuka kran impor beras hingga 500.000 ton adalah kebijakan yang sangat salah.

“Seharusnya pemerintah memperhatikan petani dan konsumen dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Akan tetapi dengan adanya impor beras ini jelas mematikan para petani kita,” kata Fadli dalam keterangannya di tengah-tengah dialog publik bertemakan “Antara Kebutuhan Pangan dan Kebutuhan Mafia Pangan” di Mie Aceh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).

Apalagi di tengah-tengah jelang masa panen raya para petani Indonesia, Fadli yang merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pustara tersebut menilai seharusnya pemerintah melalu Badan Urusan Logistik (Bulog) turun langsung ke petani Indonesia untuk memasok stok beras jika memang benar mengalami kekurangan stok.

“Bahkan pakar ekonomi Rizal Ramli sampai angkat bicara soal masalah ini. Harusnya Bulog tidak impor tapi langsung turun dan beli beras ke petani,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pertahanan Idiologi Syarekat Islam (Perisai) DKI Jakarta Arief Hidayat. Ia mengatakan sebagai negara agraria, impor sektor pangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pukulan keras bagi kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

“Sebuah penghinaan besar menurut saya ketika mengimpor beras sementara ketika kita sedang akan panen raya,” kata Arief dalam kesempatan yang sama.

Ia pun menyinggung masalah ketidakselarasan antara statemen Menteri dengan Presiden dalam menyikapi persoalan beras ini. Menurutnya jika memang adanya ketidakselarasan antara Menteri dengan Presidennya, maka reshuffle harus dilakukan terhadap Menteri tersebut.

“Presiden Jokowi ini gagal. Masak sih Mentan (Menteri Pertanian) bilang A kok Jokowi bilang B. Sampai kiamat pun menteri akan menjadi anak buah Presiden. Kalau Mentan bilang A pasti itu suara dari Presiden. Kalau Mentan bilang A tapi Presiden bilang B harusnya mentan sudah dipecat itu, tapi sampai sekarang masih menjabat tuh orangnya,” tukasnya.

Ia menekankan bahwa untuk menjadi bangsa dan negara yang besar, Indonesia harus mulai berani stop kran impor produk apapun, kecuali produk tersebut memang benar-benar mendesak dan tidak akan ditemui di Indonesia.

Pun jika memang harus melakukan impor, Arief menekankan pemerintah bukan melakukan impor dalam bentuk produk melainkan metode yang bisa dikembangkan dan diterapkan di dalam negeri.

“Kita harus berhenti impor, boleh impor tapi bukan produknya melainkan metodenya,” tegasnya.

“Sampai kapanpun saya selalu tolak impor,” tutupnya. (ibn)

Comment

News Feed