Industri Telekomunikasi dan Penyiaran Untuk Siapa ?

Jakarta – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat, masyarakat di tuntut untuk segera menyesuaikan diri agar tak ketinggalan. Negara sebagai regulator memiliki kewajiban menciptakan instrumen-istrumen kebijakan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan rakyat, kemajuan dan kemaslahatan bangsa.

Ketua PB HMI Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Firdaus Djalal menyebutkan bahwa telekomunikasi dan penyiaran, adalah dua sektor stategis yang berperan menentukan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, juga berkontribusi menentukan situasi sosial, ekonomi dan politik keindonesiaan kita.

“Di era digitalisasi Informasi dan Komunikasi saat ini, telekomunikasi dan penyiaran menjadi mata rantai yang tak dapat di pisahkan untuk kemaslahatan bangsa,” kata Firdaus, hari ini.

Namun, kata dia, lemahnya regulasi atau istrumen yang mengatur kedua sektor tersebut, dan pada akhirnya sektor ini menjadi penguasaan asing serta rawan terjadi kartelelisasi penyiaran. Dikatakannya, sektor telekomunikasi merupakan sarana yang sangat menunjang dalam mendorong berbagai inovasi yang berbasis teknologi informasi, jika kita melirik terhadap Undang – Undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999  sangat terbuka lebar ruang bagi investor asing menjadi pemegang saham mayoritas yang mengendalikan perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Keberadaan perusahaan telekomunikasi PT. Indosat Ordeo yang sebelumnya merupakan aset Nasional kini beralih menjadi Aset Asing, dan ini selaras dengan agenda pemerintah yang berkomitmen untuk membeli kembali PT. Indosat Ordeo menjadi aset nasional. Namun sampai hari ini belum ada upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan aset tersebut menjadi aset nasional, kondisi ini tentunya menjdai fokus semua pihak untuk turut serta dalam mendorong kepentingan nasional melalui regulasi yang berpihak terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Ketergantungan terhadap produk impor dan fokus perhatian pemerintah pada infrastruktur menyebabkan industri konten nasional kurang berkembang,” kata dia.

Masih kata Firdaus, kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri konten menyebabkan content provider asing justru memenuhi saluran telekomunikasi nasional, termasuk layanan internet yang telah dibangun susah payah. Para penyedia konten tersebut mendapatkan banyak keuntungan terhadap transaksi yang dilakukan masyarakat, tetapi negara tidak begitu menikmati tambahan devisa dari transaksi yang terjadi.

“Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan terhadap kemajuan bangsa, kedepan pemerintah harus lebih fokus untuk mendorong perkembangan dan pembangunan sektor telekomunikasi di Indonesia,” ujarnya.

Berkaitan dengan persoalan penyiaran, sambung Firdaus, lembaga penyiaran swasta televisi mempunyai jangkauan yang sangat luas di Indonesia, mampu menjangkau 78% penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 233.477.400 (Media Scene 2011). Sementara penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi sekitar 67%. Jadi, jumlah potensial viewersnya berkisar 122 juta penduduk. Masing – masing televisi sudah menjangkau  57% sampai 99% penduduk yang mempunyai akses terhadap televisi. Dengan besarnya potensi tersebut tentunya sangat membuka peluang terhadap monopoli stasiun televisi tertentu.

“Perlu kita pahami bahwa stasiun – stasiun televisi besar di Jakarta bisa menjangkau khayalak yang sangat luas secara nasional dengan sistem relay, yakni stasiun – stasiun didaerah hanya merelay siarana dari Jakarta, tanpa menyiarkan konten lokal khas daerah tersebut,” tuturnya.

Melihat peluang dan pangsa pasar yang luas terhadap perusahaan penyiaran tersebut tentunya pemerintah dapat mendorong regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Jika kita melihat rancangan UU Penyiaran yang diajukan pemerintah, maka masih banyak berbagai persoalan yang harus kita urai, terutama terkait kepemilikan media dan digitalisasi. Terkait kepemilikan masih sangat memungkinkan terjadinya monopoli terhadap perusahaan televisi oleh korporasi maupun individu. Saat ini ada empat kelompok besar yang menguasai bisnis penyiaran Indonesia, yaitu MNC (PT. Media Nusantara Citra Tbk), EMTEK (Elang Mahkota Teknologi Tbk), Grup VIVA (PT. Visi Media Asia dan CT Corp. Jika menyimak ke empat perusahaan tersebut, tidak hanya berbisnis penyiaran tapi juga mengelola bisnis telekomunikasi (Internet).

“Masalah telekomunikasi dan penyiaran menjadi tantangan regulasi hari ini¸ baik regulasi tentang UU Penyiaran maupun UU Telekomunikasi. Selama ini kedua regulasi tersebut hanya berfokus pada bisnis dan ijin penyeloenggaraan usaha yang masih terpisah,” bebernya.

Maka itu, kata dia, harus ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengintergasikan regulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan sesuai kebutuhan dengan korporasi.

“Kami berharap pemerintah bisa fokus menyelesaikan berbagai polemik terkait regulasi UU penyiaran dan UU Telekomunikasi yang tentunya memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat demi kemajuan bangsa,” tukasnya.