by

Presidium Alumni 212 akan Turun Gunung di 299 Tolak Kebangkitan PKI, Waspadai Penunggang Gelap Desak Sidang Istimewa

-Polhukam-301 views

Jakarta – Alumni 212 bakal turun gunung lagi menggelar aksi penolakan bangkitnya faham komunis atau PKI dengan tema 299 di depan Gedung DPR, Jakarta, pada hari Jumat (29/9) mendatang.

Ajakan untuk mengikuti aksi “Tolak Bangkitnya PKI” pun telah disebar ke sejumlah group WhatsApp. Apalagi saat ini faham komunisme telah disebarkan tanpa takut-takut kepada sejumlah generasi muda. Padahal sesuai Tap MPRS No 25 tahun 1966 melarang adanya PKI.

Ketua Presidium Alumni 212, Ustadz Slamet Maarif membenarkan rencana aksi 299 yang akan digelar di depan Gedung DPR, Jakarta.

“Betul, akan digelar aksi 299,” ujar Ustadz Slamet.

Menurut Ustadz Slamet, tuntutan aksi 299 adalah tolak dan lawan kebangkitan PKI. Selain itu aksi 299 juga untuk menolak diterbitkannya Perppu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas.

Karena terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 telah mencederai demokrasi yang saat ini sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah dan sejumlah pihak.

“Makanya kami menuntut Perppu No 2 tahun 2017 untuk dicabut kembali,” ujarnya.

Dia melanjutkan pihaknya akan menggelar aksinya mulai dari pukul 13.00 – 17.00 Wib dengan titik kumpul di Masjid sekitaran DPR. Dia memastikan PA 212 akan menemui pimpinan DPR untuk membahas permasalahan tersebut.

“50.000 massa akan turun,” ucapnya.

Dia menegaskan kelompoknya tidak akan ditunggangi oleh kelompok MRI yang juga menggelar aksi yang sama dengan mendesak DPR menggelar sidang istimewa.

“Insya Allah Waduh itu bukan agenda kita,” sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Bang Japar Djuju Purwantoro memastikan akan tetap pada kelomp dan tuntutannya masing-masing yakni menyampaikan pertama, mengecam kejahatan genocide muslim di Rohingnya~ Myanamar. Kedua, menolak dan membatalkan dikluarkannya Perppu no.2/17 yant telah melanggar prinsip hak-hak hukum dalam berkumpul. berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pembubaran suatu Ormas harus melalui pengadilan, sesuai UU Ormas no.17 tahun 2013.

“Kami juga menolak dan melawan segala bentuk propaganda dan timbulnya paham Komunis di Indonesia,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed