Harkitnas, Aktivis 98: Jokowi Harus Berani Ambil Keputusan Perpanjangan Kapolri

Jakarta – Tepat 20 Mei 2016, merupakan hari penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Hari yang telah ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) menyatakan hari ini harus dijadikan oleh pemerintahan Jokowi sebagai momentum untuk bisa bangkit dan lebih percaya diri untuk tidak takut pada intervensi pihak-pihak dalam.

Khususnya dalam pengambilan keputusan penuh perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang merupakan hak preogratif Presiden lantaran Badrodin akan memasuki masa pensiunnya pada Juni mendatang.

“Pak Jokowi selaku Presiden RI jangan terpengaruh dan takut pada internal partai atau elit partai dalam perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti,” tegas Ketua Dewan Presidium Jari 98 Willy Prakarsa, Jumat (20/5/2016).

Lebih lanjut, Willy mengapresiasi ciutannya Jokowi melalui akun twitternya @jokowi dengan hastag #HariKebangkitanNasional. “Sebagai bangsa besar, kita harus bangkit meraih kemajuan, berdiri sejajar dgn bangsa2 lain di dunia. Selamat #HariKebangkitanNasional -Jkw”.

Dari kalimat tersebut, kata dia, jelas jika menjadi bangsa yang besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain maka Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon Kapolri sesuai pesanan elite politik atau partainya. Sebab, lanjut Willy, apabila sosok pemimpin itu berdasarkan pesanan bukan berdasarkan kepemimpinannya maka wajah lembaga penegak akan menjadi carut marut, bahkan kegaduhan pun muncul.

“Udah pemimpinnya pesanan, lalu kegaduhan muncul gimana mau jadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa lain,” terang Willy.

Willy melanjutkan, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau bebas dari korupsi, dan otomatis orang nomor satu di lembaga penegak hukum itu bukanlah pesanan.

“Gimana mau diberantas korupsinya kalau model semacam itu. Lembaga penegak hukum khususnya Polri harus berwibawa melalui pemerintahan yang bersih ini. Polri harus jadi garda terdepan dan jadi bagian penting dari semangat reformasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Willy mengemukakan sebagai bagian elemen civil society, Jokowi diminta agar memperhatikan saran dan uneg-unegnya meskipun perpanjangan Kapolri menjadi hak preogratif.

“Duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan masih dibutuhkan di korps Bhayangkara. Apalagi jelang Pemilu serentak 2017, figur kepemimpinannya bisa memberikan rasa aman pada masyarakat dari gangguan kamtibmas,” tandasnya.