Mahasiswa Serukan Tangkap Penghina Simbol Negara dan Upaya Hasutan Makar

Jakarta – Ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kebangsaan (AMPKN) berunjuk rasa didepan Istana Negara dan kantor Mabes Polri, Kamis (24/11/2016).

Mereka mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia mempercepat proses hukum terhadap pihak yang menghina simbol negara yaitu Pancasila dan Presiden RI serta menangkap pelaku upaya makar yang ingin menggeser pemerintahan yang sah.

“Kami minta Polisi pro aktif juga dengan laporan Sukmawati soal penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq,” tegas Koordinator aksi Bambang Irawan.

Selain itu, para mahasiswa dan pemuda itu juga mendesak agar Polri segera memproses hukum pentolan Republik Cinta Ahmad Dani yang diduga telah menghina Presiden dan melanggar pasal 207 KUHP.

“Pasal 207 KUHP delik biasa/umum bukan delik aduan. Adalah tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa pasal 207 KUHP merupakan delik aduan, dimana penghinaan atas penguasa atau badan umum diproses hukum harus didasari pengaduan dari penguasa yang dihina atau dirugikan. Setidaknya seseorang yang melaporkan hal penghinaan itu harus menyertakan surat kuasa atau kuasa lisan dari penguasa yang dihina atau dirugikan tersebut,” papar Bambang.

Pihaknya juga mendorong penegakan hukum terhadap hasutan-hasutan makar. Hasutan makar harus ditangkap karena merusak keharmonisan bangsa serta upaya jahat untuk membelah NKRI.

“Jika ada pihak yang mencoba menghasut untuk berusaha makar dan menghina Presiden maka kami minta segera tangkap. Kehormatan Presiden harus kita jaga,” beber dia.

Lebih jauh, Bambang melanjutkan bahwa negeri ini adalah milik bersama dan bukan milik kelompok tertentu, maka sudah wajib bagi semua warga negara untuk menjaga kedamaian dan situasi nasional yang kondusif untuk terwujudnya iklim usaha yang bagus buat keberlanjutan pembangunan serta cita- cita besar bangsa Indonesia segera terwujud.

Dia juga mengecam jika ada pihak yang ingin merubah sistem negara menjadi negara khilafah. Kata dia, hal itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UU 27 tahun 1999. Dia pun mensinyalir kelompok-kelompok yang berindikasi untuk berusaha menebarkan negara khilafah. Kelompok yang dimaksud itu, dia menduga adalah ada FPI bersama unsur-unsur yang terlibat didalamnya yakni beberapa tokoh diantaranya Bachtiar Nasir, dan Zaitun Rasmin. Dia pun mengecam upaya mengubah Pancasila sebagai dasar Negara dengan versi piagam Jakarta.

“Negara jangan lemah, proses hukum pihak yang berusaha menegakkan negara khilafah. Masa didalam negara ada negara, ini yang gak lucu,” tutur dia.

Bambang juga menyoroti pihak yang menggelar aksi damai 212 “gelar sajadah” di Jl. Sudirman – MH. Thamrin. Dia berpesan agar didalam demo itu tetap menghormati aktivitas publik lainnya dan tetap menjaga ketertiban.

“Aksi damai bukan untuk bersaing dan gagah-gagahan, apalagi memprovokasi untuk menghasut dan menghina. Ini tindakan tercela, jangan merusak citra Islam. Hormati juga kepentingan publik,” tandasnya.