Jakarta – Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) menilai dalam memimpin DKI Jakarta, ucapan-ucapan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selalu menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat dan birokrasi.
Tak hanya itu, kata Koordinator aksi AMJU Jamran, pernyataan Ahok juga telah memfitnah Walikota Jakarta Utara berafiliasi dengan lawan politiknya Yusril Ihza Mahendra dan menyebabkan mundurnya Rustam Effendy sebagai Walikota Jakarta Utara.
“Dari pandangan tersebut, kami menyimpulkan bahwa Ahok sudah tak pantas lagi jadi Gubernur DKI Jakarta,” tegas Jamran, saat aksi unjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).
Jamran melanjutkan, sikap Ahok yang kerap kontroversi dalam kepemimpinannya itu dengan melakukan penggusuran berpotensi terjadi pelanggaran ham berat dan melibatkan anggota TNI/Polri pada kampung pulo, kalijodo dan pasar ikan.
Selain itu, tambah Jamran, kepemimpinan Gubernur Ahok dituding ada penyimpangan anggaran dan korupsi ratusan Milyar Rupiah seperti kasus UPS, Alat fitnes, scanner, kasus suap reklamasi dan kasus-kasus lainnya. Bahkan, kata dia, dalam kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras berdasarkan hasil audit investigas BPK RI, negara dirugikan 173 M.
“Ahok diduga kuat terlibat korupsi kasus pembelian tanah RS Sumber Waras dan diduga juga terjadi praktik KKN dalam pemberian perijinan reklamasi 17 Pulau di Pantai Jakarta Utara,” ungkap dia.
Maka itu, Jamran menambahkan pihaknya meminta kepada KPK untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus suap reklamasi dan dugaan kasus korupsi RS Sumber Waras dengan tidak perlu takut untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka.
“KPK cepat tangkap dan penjarakan Ahok dalam berbagai kasus yang melibatkannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan