by

Publik Jadi Kurang Simpati pada Pendemo 4 November, Lebih Baik Dzikir Bersama

Jakarta – Seruan demo besar-besaran tangkap Ahok pada 4 November yang digelorakan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab nampaknya membuat panas dimedia sosial baik pesan berantai melalui BBM, Whatsapp, Twitter, Facebook, Youtube, dll. Klaimnya demo itu akan diikuti 500 ribu peserta, bisa seperti apa suasana DKI Jakarta nantinya jika benar itu terjadi.

Dukungan dan penolakan demo 4 November terus mewarnai pemberitaan dinegeri tercinta ini. Tak ketinggalan disetiap beranda dan group politik Fb, simbol stiker demo 4 November juga berserakan, bahkan banyak yang mengganti foto profilnya dengan stiker kehijau-hijauan tersebut. Tanggapan panas di media sosial nampaknya mempengaruhi para pembaca.

Menanggapi suasana yang semakin memanas itu, Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin mengingatkan agar para pendemo yang rencananya akan melakukan aksi demo besar-besaran itu tetap untuk mengedepankan ruang dialog dan argumentasi.

“Kami mengingatkan para pendemo untuk mengedepankan dialog dan argumentasi, agar tercipta dialog dan negosiasi yang dingin serta rasional,” ujar dia, Selasa (1/11/2016).

Lebih lanjut, Muhadjir mengemukakan jika aksi demo massa itu dilakukan tanpa mengedepankan dialog dan argumentasi, maka dapat disebut sebagai tirani massa, karena tuntutan yang diajukan bersifat mutlak. Kekuatan massa, katanya, telah digunakan sebagai faktor penekan atau pressure, bukan logika atau argumentasi. Menurut dia, cara aksi demo bukanlah cara yang fair, cara manis, cara simpatik, untuk mencegah seorang calon terpilih, namun cara tersebut merupakan cara otoriter yang bisa dilakukan baik oleh penguasa maupun oleh massa yang berperilaku tirani.

“Cara seperti ini tidak pernah akan populer, baik jika itu dilakukan oleh penguasa atau oleh massa. Cara seperti itu justru akan mengundang sikap benci dari kalangan orang yang tidak setuju pada pesan yang dituntut dalam demo tersebut,” terang Muhadjir.

Menurutnya, aksi demo tidak memiliki ruang untuk terjadi dialog dan penyesuaian pendapat. “Itu justru akan membuat publik menjadi kurang simpati pada kelompok pendemo. Tetapi juga sekaligus aksi demo itu akan menjadi kampanye gratis bagi calon yang mereka demo,” kata dia.

Lebih jauh, kata Muhadjir, secara mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam, namun dalam jajak pendapat yang dilakukan ternyata masih lebih banyak yang pro pada Ahok. Artinya, secara tidak langsung itu berarti umat Islam di Jakarta tidak setuju terhadap pesan yang disuarakan oleh para pendemo.

“Artinya demo dengan mengatasnamakan Islam, sebenarnya tidak mengatasnamakan mereka, karena tidak mewakili suara mayoritas umat Islam di Jakarta,” ujar Muhadjir.

Sikapi Kasus Ahok, Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Umat Islam Ada Kearifan

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA juga ikut merespons suasana yang menjadi polemik terkait munculnya kasus yang menyeret calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia menghimbau kepada umat Islam ada kearifan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mungkin keliru memahami dan tidak mendalami Surat Al Maidah ayat 51.

“Kami menghimbau kepada umat Islam ada kearifan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mungkin keliru memahami dan tidak mendalami ayat itu,” ungkap Nasaruddin.

Disebutkan dia, agar berhati-hati dan merespons apa yang ada, tetapi ini pelajaran pada siapapun itu.

“Kearifan MUI dan tokoh masyarakat itu sudah memberikan gambaran yang bagus,” tukasnya.

Tak Perlu Demo, Lebih Baik Dizikir Bersama di Masjid Istiqlal

Ketum Gerakan Santri Indonesia Ustadz Jayadi menyarankan agar umat Islam tidak perlu demo pada 4 November nanti. Lebih baik melakukan dzikir bersama seperti yang dilakukan Majelis Rasulullah, Senin malam kemarin (31/10).

“Setelah shalat Jumat di Masjid Istiqlal, lebih baik berdizikir bersama saja tidak usah berbondong-bondong demo ke Istana. Insa Allah dengan doa kita bersama akan diterima oleh Allah SWT apa yang menjadi permintaan kita,” ucap dia.

Jayadi menambahkan agar umat Islam tak perlu mengepung Istana Negara jika ingin menuntaskan kasus Ahok. Menurutnya, lebih baik mendorong aparat Kepolisian agar tetap mengusut dan memproses kasus tersebut.

“Biarkan polisi memprosesnya,” tandasnya.

Polri: 15 Saksi dan 5 Ahli Sudah Diperiksa Terkait Kasus Ahok

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan penyelidikan laporan penodaan agama terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih berjalan. “Kami sudah periksa 15 saksi dan 5 ahli,” kata dia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2016.

Boy menjelaskan 15 orang saksi di antaranya adalah para pelapor, saksi yang hadir di Pulau Seribu pada saat Ahok berpidato di depan warga, pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Ahok sendiri. Sedangkan para ahli, ada ahli agama, ahli pidana, dan ahli bahasa. Ada akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Ada pula ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Polisi juga menguji video pidato Ahok di laboratorium forensik. Boy mengatakan hasilnya sudah ada. Namun, dia enggan menjelaskan hasilnya. Begitu pula dengan hasil pemeriksaan para saksi. “Ini berkaitan dengan substansi, bukannya saya tidak bisa menjelaskan,” ucap Boy. Dia mengatakan masih ada pelapor yang belum diperiksa. “Pelapor termasuk yang menunda waktu dalam pemeriksaan.”

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerima empat laporan masyarakat mengenai kasus serupa. Tiga laporan menyusul datang dari Polda Metro Jaya karena kasusnya sama. Para pelapor membawa bukti video pembicaraan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu. Dalam video yang juga menyebar di Youtube itu, Ahok menyebut Surat Al-Maidah. Ahok sudah mendatangi Bareskrim untuk memberi penjelasan mengenai ucapannya itu. Dia juga sudah meminta maaf. Namun, beberapa organisasi masyarakat keagamaan meminta Bareskrim menangkap Ahok.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed