Jakarta – Menteri Pemuda dan olahraga, Imam Nahrawi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat atau mengawasi dana PON Jabar tahun 2016. Center For Budget Analysis (CBA) berpesan agar lebih baik KPK mengawasi anggaran Asian Games XVIII 2018 di Kemenpora.
“Daripada, seenaknya menyuruh KPK mengawasi dana PON Jabar, akan lebih baik KPK mengawasi anggaran Asian Games XVIII 2018 di Kemenpora,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Selasa (27/9/2016).
Lebih lanjut, Pengamat anggaran dan politik itu mengingatkan agar KPK tidak terkecoh dengan pernyataan Menpora, Imam Nahrawi. Kata dia, Pernyataan Nachrowi hanya sekedar mencari simpatik, atau sensasi buat dirinya sendiri. Dan hal ini, lanjutnya, juga hanya sebuah cara untuk mengalihkan isu semata agar, dana Asian Games XVIII tahun 2018 yang sudah dilelang, tidak jadi fokus penyidikan KPK.
“Padahal ada potensi kerugian negara hingga Rp. 8,6 Miliar,” ungkap Uchok.
Jadi, sambung Uchok, Asian Games XVIII 2018, belum dilaksanakan atau masih jauh hari dan tahunnya untuk dilaksanakan, tapi, potensi kebocoran anggaran besar sekali. Jangankan, anggaran Asean Games bisa bocor, anggaran untuk fasilitas alat peraga olahraga juga diembat atau potensi kebocorannya minimal sebesar Rp.21.4 miliar.
“Dasar memang serakah di Kemenpora ini. Tidak kapok-kapok “mengembat” alias selalu punya potensi kebocoran uang negara selalu besar sekali,” jelasnya.
Dan dibawah ini, sambung dia, modus potensi kebocoran anggaran Asian Games XVIII 2018. Dimana, Pada tahun 2015, ada dua item pelelangan untuk program Asian Game XVIII 2018, dengan total anggaran sebesar Rp.36.720.832.500. Dan Potensi kerugian negara sebesar Rp.8.694.816.900, dan proyek pertama adalah:
Pertama, pada tahun 2015, kementerian pemuda dan Olahraga melakukan lelang “Launching logo, Maskot dan Pictogram Asian Games XVIII 2018 dengan HPS (Harga Prakiraan Sementara) sebesar Rp.7.497.726.500.
Kemudian, pemenang lelang ini adalah PT. Nuansa Surya Bhakti, yang beralamat Gedung Artha Graha lantai 6 Jalan. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Kebayoran Baru, Jakarta selatan, dengan harga penawaran sebesar Rp.6.856.811.500. Dan harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp.173.442.500. Oleh karena, perusahaan yang harga penawarannya yg rendah dan murah, seperti PT.Puspa Artha Gemilang sebesar Rp.6.683.369.000 diabaikan begitu saja.
Sedangkan proyek kedua adalah, pada tahun 2015, kementerian pemuda dan Olahraga melakukan lelang “optimalisasi promosi persiapan penyelenggaraan Asian Game XVIII tahun 2018” dengan HPS sebesar Rp.29.223.106.000
Kemudian, pemenang lelang ini adalah PT.Lima Karsa Kreasi Tama yang beralamat Ruko 357 Jalan.Dewi sartika No.357 Blok D, Cawang, Kramatjati Jakarta Timur dengan harga penawaran sebesar Rp.28.500.670.000. Dan harga penawaran pemenang lelang ini terlalu tinggi dan mahal, sehingga ada potensi kerugian negara menimal sebesar Rp.8.521.374.400. Oleh karena, perusahaan yang harga penawarannya yang rendah dan murah, seperti PT. Mediatama Cipta Citra sebesar Rp.19.979.295.600 diabaikan begitu saja.
“Kami meminta kepada KPK untuk segera membuka penyelidikan, dan penyidikan dua proyek Asian Games XVIII 2018 ini,” tegasnya.
Jika KPK, kata dia, tidak menyidik kasus tersebut maka peserta negara-negara Asian Games bisa menertawai bangsa ini, dan Indonesia bisa dibuat malu.
“Masa Asian Games masih lama dilaksanakan, kok potensi kebocoran anggarannya sudah ada dan besar amat ini. KPK harus mengambil langkah-langkah seperti melakukan pemanggilan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk segera diperiksa,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan