Ucapan Selamat HUT Bhayangkara ke 71 Mengalir Deras, Aktivis: Polri Semakin Dicintai Rakyat

Jakarta – Polisi Republik Indonesia (Polri) memperingati hari jadinya yang ke-71, pada Sabtu (1/7/2017).

Ucapan selamat kepada institusi kepolisian mengalir deras dari publik Indonesia yang apresiasi dengan kerja keras korps Bhayangkara.

“Selamat HUT Bhayangkara ke 71. Kita berharap Polri bisa pantang surut untuk melawan terorisme dan paham radikal. Bravo Polri semakin dekat dengan masyarakat dan semakin maju,” ungkap Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI Cinta NKRI Frans Freddy, hari ini.

Frans juga menyerukan kepada semua pihak untuk tetap memberikan dukungannya kepada Polri sebagai tulang punggung Indonesia.

“Kita mendesak DPR agar segera sahkan RUU antiterorisme,” ucapnya.

Logo peringatan HUT Bhayangkara ke-71 terdiri dari angka 71 lengkap dengan lambang tribrata dibalut dengan lingakaran roda dan pita bertuliskan Bhayangkara.

Tulisan Bhayangkara pada pita mengandung makna sebagai penjaga, pengawal, dan pelindung keselamatan negara dan bangsa. Sementara di sisi kiri lingkaran roda terdapat gambar padi dan gambar kapas di sisi kanan. Gambar padi dan kapas bermakna pemenuhan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Lingkaran roda di bagian luar memiliki makna solidaritas internal Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik dan ini sejalan dengan program pemerintah saat ini revolusi mental.

“Kita mendukung polisi segera tegakan hukum terhadap pelaku teror di tengah-tengah masyarakat saat ini dan pencegahan dini terhadap terorisme sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

HUT Polri ke 71Pihaknya juga mengaku turut berduka cita dan prihatin atas kejadian penyerangan teroris yang menyasar putra-putra terbaik Kepolisian.

“Salam hormat kami kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik indonesia Terima kasih atas semangatnya dalam mengamankan, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Semoga sinergitas dan talisilaturahim tetap erat dan berjalan senantiasa. Mari semuanya kita mendukung polisi Indonesia dan salam NKRI,” tandasnya.

Sejarah Polri

Disitat dari laman polri.go.id, kehadiran Polri bermula dari zaman Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Saat itu, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara, kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Awal kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Pada tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.